Beban Ganda Kelompok Difabel di Tengah Pandemi Corona

Yovie Wicaksono - 17 May 2020
Ditengah pandemi Covid-19 workshop pemberdayaan masyarakat Omah Difabel Lingkar Sosial Indonesia eksis memproduksi ribuan masker dan ratusan hazmat sebagai bentuk aksi nyata kontribusi penanggulangan wabah Covid-19. Foto : (Linksos)

SR, Malang – Ketua Lingkar Sosial Indonesia (Linksos), Kertaning Tyas mengatakan, kelompok difabel sejak sebelum pandemi memiliki berbagai hambatan aksesibilitas, sehingga memiliki beban ganda dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terlebih dalam masa pandemi virus corona (Covid-19) ini, beban kehidupan mereka semakin berlipat.

“Contoh beban ganda, sebuah keluarga dengan tiga orang dengan gangguan jiwa dan satu orang perempuan sebagai tulang punggung ekonomi.  Selain menanggung makan, ia juga harus menanggung biaya pengobatan secara rutin serta waktu dan tenaga pengawasan,” ujarnya, Minggu (17/5/2020).

Kemudian di bidang transportasi misalnya, seorang pengguna kursi roda terpaksa harus menyewa mobil untuk mobilitasnya, dibandingkan dengan non difabel yang cukup menggunakan sepeda motor. Atau difabel yang harus menggunakan popok seumur hidupnya.

“Contoh lainnya, terkait profesi tertentu, misal pemijat yang banyak dilakukan kawan-kawan tuna netra, di masa pandemi ini jangankan orang mau pijat, bersalaman saja pikir-pikir. Hal ini menjadi pelajaran agar dilakukan pengembangan profesi yang tak lagi berdasarkan ragam disabilitas, melainkan lintas keragaman potensi,” imbuhnya.

Selain itu, setelah membuka layanan pengaduan difabel pelaku UMKM terdampak Covid-19 yang digelar Lingkar Sosial Indonesia melalui Asosiasi Pengusaha Difabel Indonesia (APDI) selama 3 hari secara internal untuk anggota APDI sejak 12-14 Mei 2020, terdapat tiga pokok keluhan masyarakat pelaku UMKM.

Pertama, kemacetan usaha, serta penurunan omzet sebagai dampak pandemi. Kedua, modal usaha terpakai untuk biaya hidup selama pandemi sehingga terancam bangkrut. Ketiga, keluhan atas realisasi bantuan sosial pemerintah yang dinilai tidak merata.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Difabel Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memastikan bantuan sosial dampak pandemi tepat sasaran, termasuk prioritas bagi difabel.

“Bansos bagi warga masyarakat difabel berdasarkan kebutuhan per individu, bukan per KK. Hal ini atas dasar beban ganda yang dialami difabel,” ujar pria yang akrab disapa Ken ini.

Kemudian adanya dukungan Pemerintah bagi UMKM-UMKM berbasis pemberdayaan difabel. Dukungan bisa berupa permodalan maupun fasilitasi job-job order, baik berasal dari anggaran pemerintah maupun CSR Perusahaan. Misalnya kerjasama produksi masker dan APD. UMKM berbasis pemberdayaan Difabel juga bisa dilibatkan dalam pengadaan dan distribusi material logistik dapur umum kebencanaan.

Sekedar informasi, APDI merupakan forum para wirausahawan difabel, yang terbentuk atas respon berbagai persoalan kerja dan minimnya akses kerja layak bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Saat ini APDI beranggotakan sekira 30 orang pelaku UMKM dari wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Jenis usaha mereka beragam, diantaranya penjahit, pengrajin batik, reseller snack, pedagang online, warung kopi, warung kelontong, pedagang kaki lima, jasa las, guru musik, jasa catering dan sebagainya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.