Baktiono Sosialisasikan Program Bansos hingga Pengobatan Gratis

Yovie Wicaksono - 17 October 2021
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Selain menerima aduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat di Kapas Lor, Kecamatan Tambaksari, Surabaya pada Sabtu (16/10/2021) malam, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono melakukan sosialisasi terkait program bantuan sosial (bansos) hingga pengobatan gratis untuk masyarakat.

Ia mengatakan, hingga saat ini rupanya masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bantuan sosial tunai maupun bantuan sosial lainnya, terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Ini adalah tugas kita sebagai Partai yang pro wong cilik, Partai marhaen yang juga berdasarkan Pancasila itu harus ful untuk membantu masyarakat kecil, karena tidak semua mereka itu mengerti, tidak semua RT/RW itu paham dan tidak semua dari Dinas Sosial itu mengerti. Maka kita harus bisa menyampaikan itu,” ujar Baktiono.

Selain itu, Baktiono mengaku bahwa meski dirinya tidak lagi membidangi masalah kesehatan di DPRD Surabaya, namun masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang mengadu padanya setelah ditolak oleh pihak rumah sakit saat akan berobat.

“Sampai sekarang saya masih sering dapat laporan itu, kadang di rumah sakit swasta itu ada laporan juga. Karena ternyata masih banyak di temui petugas rumah sakit yang belum paham. Mereka (masyarakat, red) tidak punya kartu BPJS, tidak punya KIS dan hanya membawa KTP, tapi ternyata itu tidak berlaku. Itu tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk sosialisasi disitu,” tandasnya.

Ia pun meminta Dinas Kesehatan untuk berinovasi, melakukan jemput bola untuk mengumpulkan seluruh rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah dan TNI/Polri serta puskesmas untuk melakukan sosialisasi terkait program pengobatan gratis ini.

Kemudian sosialisasi kepada petugas yang melayani di pintu masuk rumah sakit atau puskesmas, karena dari sanalah ditentukan apakah masyarakat tersebut bisa dilayani secara gratis atau tidak.

“Itu karena petugas di pintu masuk adalah petugas-petugas yang paham, yang mengerti peraturan perundang-undangan, mengerti peraturan Menteri Kesehatan, mengerti tentang Perda Kesehatan, mengerti tentang peraturan Wali Kota Surabaya, yakni berobat gratis bagi yang berpenghasilan dibawah 10 juta per bulan,” pungkas politisi PDI Perjuangan ini.

“Jangan sampai nanti disitu terjadi penolakan-penolakan, terjadi perselisihan antara rumah sakit dan warga,” sambungnya.

Belum lagi terkait masalah masyarakat yang menunggak biaya pengobatan di rumah sakit. “Bagaimanapun, warga yang menunggak biaya rumah sakit itu adalah warga tidak mampu, kalau warga tidak mampu atau marhaen itu harus kita bantu. Karena kalau mereka mampu pasti sudah dibayar,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat, apabila menjumpai pelayanan yang tidak baik di rumah sakit maupun puskesmas agar melapor kepada dirinya.

“Catat namanya dan bertugas dibagian mana lalu laporkan kesaya. Karena bagaimanapun warga yang sakit itu harus dilayani dengan baik,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.