Atasi Kekeringan, Pemprov Jatim Diminta Dropping Air Bersih

Yovie Wicaksono - 15 November 2019
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Menanggapi masih adanya beberapa titik di wilayah Jawa Timur yang mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono mengatakan, pihaknya telah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk melakukan dropping air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar ada pembagian air bersih yang merata, karena kekeringan di akhir tahun ini cukup luas.

“Karena tidak mungkin kita mau ngebor dalam waktu cepat itu tidak mungkin, dan kebutuhannya ini sangat mendesak. Jadi mau tidak mau ya harus kirim air dengan tangki air itu,” ujarnya, Jumat (15/11/2019).

Deni mengatakan, kedepan pihaknya juga meminta pihak terkait untuk membuat atau menyediakan pompa air di titik-titik yang terdapat sumber air maupun upaya lain untuk mengatasi permasalahan kesulitan air bersih.

“Untuk pompa ini bermacam-macam, jadi perlu kajian mana yang memang hanya perlu pompa kecil, mana yang harus dibuat pompa besar. Kalau memang ada titik yang bisa dibuat embung atau tempat untuk tadah air yang memungkinkan, itu menjadi salah satu pilihan juga,” katanya.

Deni menambahkan, ketika dirinya berdiskusi dengan pihak terkait mengenai kesulitan air bersih, disampaikan juga ada beberapa titik di daerah yang sama sekali tidak mengeluarkan air saat dibor sampai dengan titik tertentu.

“Saya menerima laporan dari wilayah Trenggalek dan Pacitan khususnya, saat di bor pun tidak bisa keluar air. Mungkin didaerah lain juga ada. Nah ini yang perlu perlakuan khusus,” imbuhnya.

Saat ditanya mengenai pemetaan daerah rawan kesulitan air bersih ketika kemarau, pihaknya mengatakan hal tersebut sudah dilakukan, hanya saja belum menyeluruh.

“Sudah ada pemetaan tapi belum menyeluruh, dalam artian wilayah yang dulu mengalami kekeringan sudah ada studi khusus, tapi ternyata dimusim kemarau ini muncul titik-titik baru juga yang sebelumnya tidak terpetakan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Deni mengatakan, Badan Penanggulanagan Bencana harus mengantisipasi hal tersebut di musim mendatang melalui penganggaran khusus.

“Jadi tidak kemudian hanya anggaran-anggaran rutin yang disiapkan dalam bentuk anggaran yang berbasis program, tapi juga ada cadangan-cadangan anggaran yang memang untuk antisipasi. Agar tidak kemudian ada kesulitan dengan alasan tidak ada anggaran,” tandasnya.

Sekedar informamsi, data dari BPBD Jatim menunjukkan ada 566 desa di 180 kecamatan dan di 24 kabupaten di Jawa Timur rawan kekeringan.

Dari data tersebut, Kabupaten Sampang dengan 67 desanya merupakan daerah tertinggi yang mengalami kekeringan. Disusul Kabupaten Tuban sebanyak 55 desa dan Kabupaten Pacitan dengan 45 desanya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.