SR, Jakarta  – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan  Said Abdullah menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.

Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, ia menyebut sikap itu bukan merupakan sikap ‘abu-abu’. “Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat yang menjalankan sistem oposisi,” ucap Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Ditegaskan sendiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, kata dia, sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan bersikap objektif-proporsional sehingga apabila kinerja dan kebijakan pemerintah bagus untuk rakyat, maka pihaknya memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut.

Sebaliknya, lanjut Said, kalau kebijakan dan kinerja pemerintah kurang bagus, PDI Perjuangan akan mengingatkan secara konstruktif. Meski dalam posisi seperti itu, PDIP belum tentu juga mendapatkan keuntungan elektoral.

Untuk itu sebagai penyeimbang, dia menegaskan PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo Subianto bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi. “Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa,” ucap dia.

Menurutnya, sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral.

Ia menyebut Presiden Prabowo pun sudah sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan. Bahkan, lanjut dia, Presiden menyatakan terima kasih atas sikap itu dan menganggapnya sebagai ‘teman yang lebih jujur’.

“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” kata Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap yang tegas soal posisi politiknya, baik memilih untuk berkoalisi dalam pemerintahan atau menjadi oposisi.

Dia menyampaikan hal itu terkait adanya isu salah seorang tokoh kader PDIP ikut dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta, baru-baru ini. Atas hal itu, menurut dia, PDIP tidak perlu bersikap “abu-abu” soal posisi politiknya.

“Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/6/2026).

Menurut dia, pihak yang berkoalisi dengan pemerintah saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan janji Presiden Prabowo Subianto. Agar seluruh program bisa berjalan sesuai target, menurut dia, hal itu membutuhkan persatuan serta soliditas.

Selama ini, dia pun menyatakan bahwa partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas. (*/ant/red)

Tags: partai penyeimbang, pdip, Said Abdullah, superradio.id