SR, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD resmi menyepakati penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menitikberatkan pada sektor pelayanan dasar.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan,  tambahan kekuatan fiskal sekira ± Rp100 miliar akan dialokasikan secara spesifik guna memperkuat infrastruktur serta sumber daya manusia. Langkah strategis ini diambil setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap volume kebutuhan masyarakat yang berkembang di lapangan.

Eri menjelaskan, prioritas utama penyaluran dana tambahan tersebut menyasar dua instansi vital, yakni Dinas Pendidikan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DSDABM) guna memitigasi persoalan genangan air.

“Jadi kita fokusnya ada di pendidikan dan di PU Binamarga dan banjir. Kenaikan itu ada di posisi dua dinas itu,” ujar Eri Cahyadi saat ditemui usai sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (10/9/2026).

Selain penambahan pagu, Pemkot juga melakukan efisiensi internal dengan mengalihkan anggaran beasiswa yang tidak terserap secara maksimal.

Terlebih, dari total kuota 24.000 peserta yang direncanakan, hanya sekira 1.000 pemuda yang memanfaatkannya, sehingga sisa dana tersebut diredistribusi untuk menunjang kebutuhan pendidikan warga kurang mampu lainnya.

Kebijakan pergeseran ini didasari atas semangat gotong royong agar bantuan pemerintah tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. “Sing mampu yo ayo gotong royong koyo Pancasila. Sing mampu yo ojok njaluk pemerintah kota Surabaya, sehingga kita bisa manfaatkan lagi untuk kepentingan kependidikan lainnya,” tegas Eri.

Perubahan fokus, lanjutnya, juga menyentuh pos anggaran kepemudaan (Gen Z) di 31 kecamatan yang selama ini penyerapannya dinilai masih rendah. Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu mengungkapkan, saat ini pemerintah melarang penggunaan dana publik untuk kegiatan yang bersifat seremonial maupun sekadar honorarium kepanitiaan.

Sebagai gantinya, anak muda di Surabaya didorong untuk mengajukan rencana kerja bisnis yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru secara berkelanjutan. Skema bantuan kini diwujudkan dalam bentuk modal alat usaha, seperti peralatan binatu (laundry) yang disesuaikan dengan standar kebutuhan pasar di masing-masing wilayah.

“Intinya uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka. Maka kita harus merubah cara berpikir bahwa uang yang diberikan bukan hanya untuk kegiatan seremonial,” pungkasnya. (hk/red)

Tags: banjir, p-apbd, paripurna dprd, pendidikan, superradio.id, surabaya