7 Desakan Darurat Ekonomi BEM FEB Unair ke Pemerintah

Rudy Hartono - 12 June 2026
Ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga menyuarakan pernyataan sikap tujuh desakan darurat ekonomi di taman Bundaran FEB Unair, Kamis (11/6/2026). (net)

SR, Surabaya  – Ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) menyuarakan pernyataan sikap tujuh desakan darurat ekonomi. Aksi itu diikuti oleh puluhan mahasiswa BEM FEB Unair dan juga Unesa pada Kamis (11/6/2026).

Sekitar pukul 16.00 WIB, para mahasiswa dengan mengenakan pakaian hitam-hitam berkumpul di taman Bundaran FEB Unair. Terdapat juga beberapa poster bertuliskan, “Perlawanan Ini Abadi”, “Cukup!!! 1 Periode”, “Pernyataan Desakan 7 Ahli Ekonomi” yang terpasang di lokasi tersebut.

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis, Yeni Mafrukah, menyatakan bahwa pernyataan sikap itu merupakan desakan lanjutan dari ahli ekonomi yang sudah pernah dilontarkan pada September 2022 lalu.

“Bentuk keberpihakan kami, seluruh mahasiswa di sini, kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi,” kata Yeni saat ditemui, Kamis.

Dia menjelaskan, pernyataan sikap ini juga sebagai desakan atas pelemahan rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax, melemahnya daya beli, dan meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi.

“Maka dari itu, kami di sini juga tidak mem-branding ini sebagai hajat dari mahasiswa ekonomi saja, karena pada dasarnya perekonomian bukan hanya kepentingan sebelah orang saja, tapi semua lini masyarakat,” ujarnya.

Tujuh poin pernyataan sikap berisi tujuh desakan darurat ekonomi, antara lain:

  1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
  2. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh institusi negara dan menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi nasional.
  3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan praktik dominasi negara yang berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
  4. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi secara menyeluruh guna menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
  5. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil.
  6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik serta menghentikan praktik kebijakan populis yang berpotensi membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
  7. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.

Yeni menyebut, meski sampai saat ini belum ada rencana demonstrasi turun ke jalan, tetapi dia menegaskan juga tidak akan diam melihat keadaan ekonomi saat ini. “Karena diam itu bukan sebuah keberpihakan. Dengan kita diam berarti kita setuju dengan segala kondisi carut marut perekonomian negara Indonesia saat ini,” pungkasnya. (*/red)

 

 

Tags: , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.