SR, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengkritik tajam dampak kenaikan harga Pertamax yang memicu peralihan massal konsumsi masyarakat kembali ke Pertalite.

Kebijakan ini dinilai tidak hanya membebani ekonomi warga, tetapi juga menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan dan menjamin distribusi BBM yang stabil di lapangan.

Seperti diketahui, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 dari harga Rp12.900 naik menjadi Rp17.000 per liter yang berlaku mulai 10 Juni 2026.

Menurutnya, warga sebenarnya lebih memilih menggunakan Pertamax karena angka oktan (RON) yang lebih tinggi membuat proses pembakaran kendaraan lebih bersih.

Namun, selisih harga yang semakin lebar memaksa masyarakat menengah ke bawah untuk mengabaikan kualitas mesin demi menghemat pengeluaran. Hal ini menciptakan tekanan besar pada stok BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

Terlebih, kegagalan manajemen BBM bisa terpantau hingga ke level internasional dalam hitungan detik. Fenomena antrean panjang di benerapa SPBU menjadi bentuk ketidakmampuan pemerintah melayani rakyat.

“Berarti di bidang BBM saja tidak bisa melayani sepenuh hati kepada masyarakatnya. Di bidang BBM saja belum bisa mengatur,” tuturnya, Kamis (11/6/2026).

Tak hanya itu, berkaca pada pengalaman pahit di masa lalu, ada penurunan kualitas RON sempat terjadi dan berdampak buruk pada kendaraan.

Untuk itu, ia berharap pemerintah tak mengambil jalan pintas. Menurunkan kualitas atau grade nilai oktan (RON) pada BBM jenis Pertamax maupun Pertalite demi menekan beban subsidi.

“Semoga tidak ada Pertamax atau Pertalite yang RON-nya, gridnya diturunkan seperti beberapa bulan atau tahun yang lalu hingga merusak spir kendaraan bermotor,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu pun mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta data pajak kendaraan bermotor untuk menghitung kebutuhan riil masyarakat secara akurat.

Dengan data tersebut, pemerintah seharusnya bisa menjamin pasokan BBM tanpa harus membebani masyarakat kecil dengan sistem barcode yang rumit.

“Kalau tidak bisa menghitung dari pemerintah pusat sampai ke sini, ya jangan memimpin negara ini. Lebih baik pemimpinnya diganti daripada harga BBM-nya yang diganti sehingga ada kepastian,” pungkasnya. (hk/red)

 

 

Tags: Baktiono, kritik kenaikan pertamax, loka warta, pdip, superradio.id, surabaya