Wiranto : Polisi Berhak Bubarkan Demonstrasi Tanpa Izin

Yovie Wicaksono - 27 June 2019
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, aparat kepolisian tidak memberikan izin kepada masyarakat yang ingin melakukan aksi demonstrasi di sekitaran Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat penyampaian hasil keputusan sidang sengketa Pemilihan Umum, Kamis (27/6/2019), yang akan dimulai pukul 12.30 WIB.

“Pokoknya kita tidak kasih izin demonstrasi sekitar MK. Kalau ada demonstrasi, berarti tidak dapat izin. Kalau tidak ada izin berarti polisi berhak membubarkan. Ini semua ada di Undang-Undang, bukan polisi ngarang sendiri,” kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Rabu (26/6/2019).

Dikatakan, apabila masih ada yang melakukan aksi di sekitaran MK, maka bisa dipastikan ada yang mensponsori kegiatan tersebut. Ia pun menegaskan akan mencari pihak yang mensponsori aksi tersebut.

“Kita tunggu saja nanti. Dan kalau ada demonstrasi liar, tentu ada sponsornya. Ada yang menggerakkan, yang bertanggung jawab mereka, nanti kita cari,” kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI ini mengaku heran dengan tokoh-tokoh yang justru mengompori atau mendorong masyarakat untuk melakukan demo. Padahal, ketika massa bentrok dengan aparat keamanan, para tokoh ini menghilang.

“Setelah masyarakat dengan petugasnya terjadi benturan, di mana dia? Ilang dia. Maka saya katakan tokoh seperti itu pengecut, ngompori tapi ilang atau tidak nasionalis karena membuat kondisi nasional menjadi terganggu. Jangan sampai kita biarkan yang seperti itu,” kata Wiranto. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.