SR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan DPR sedang menjalani proses transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Salah satunya DPR juga tengah memperkuat transparansi melalui sistem digital.

“Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” ungkap Puan saat menerima audiensi dari sejumlah tokoh publik lintas latar belakang profesi untuk berdialog di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/9/2025).

Pertemuan selama sekitar dua jam itu dihadiri oleh beberapa nama seperti Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga tokoh NU, KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga Pakar Komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam wadah bernama Majelis Mujadalah Kiai Kampung. Sementara itu Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam pertemuan tersebut.

Setelah satu persatu menyampaikan pandangannya terkait dinamika sosial-politik tanah air. Puan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan dan

menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.

Puan pun menjelaskan sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, seperti pemberitaan soal kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR. Ia memastikan tunjangan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Menko PMK itu.

Selain tranparansi rapat-rapat, Puan menambahkan DPR akan mengutamakan kualitas legislasi daripada kuantitas dan mendorong partisipasi publik yang bermakna.

Sementara itu, Siti Zuhro sebagai perwakilan Majelis Mujadalah Kiai Kampung mengungkap isi pertemuannya dengan Puan.

“Alhamdulillah, kami Majelis Mujadalah Kiai Kampung yang terdiri dari Kiai dan Nyai bertemu dengan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan juga Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Cucun,” ujar Siti Zuhro usai pertemuan.

Siti Zuhro memaparkan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan, termasuk mengenai pemberhentian tunjangan perumahan DPR yang menjadi perhatian masyarakat.

“Dan yang paling melegakan adalah DPR tidak boleh elitis lagi, tapi DPR yang betul-betul partisipatif yang mau mendengarkan dan membuka diri untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan masyarakat luas,” paparnya.

Kendati begitu, Zahro menyeru kepada

Civil society, semua media, semua intelektual, profesional, bahu-membahu mendukung terwujudnya satu pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan eksekusi yang dari Pemerintah maupun pengawasan yang konstruktif yang harusnya dilakukan oleh DPR RI. (*/red)

 

Tags: dpr ri, Kiai Kampung, puan maharani, transparansi, website