Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Erma Susanti : Indonesia Harus Miliki UU PKS!

Yovie Wicaksono - 22 April 2021
Aksi damai dan hearing dengan anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk mendesak pengesahan RUU P-KS, Selasa (17/9/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur, Erma Susanti mendesak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah masuk dalam Prolegnas selama dua kali masa periode DPR agar  segera dibahas dan disahkan mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.

Terlebih, lanjutnya, mayoritas yang menjadi korban kekerasan seksual adalah usia anak dan usia produktif yang merupakan generasi penerus bangsa dan hal ini tentunya sangat merugikan.

“Ini merugikan kita, selain ini merupakan kejahatan kemanusiaan, itu juga akan sangat merugikan negara dari sisi korban yang sebagian besar di usia produktif dan anak ini adalah kekuatan atau potensi SDM yang ada di Indonesia,” ujar Erma.

“Usia produktif kalau mengalami kekerasan, tentunya tidak menjadi produktif lagi karena korban kekerasan akan mengalami dampak fisik maupun psikologis yang akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Begitu juga anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu juga masa depan dan kehidupannya tidak akan sebaik anak-anak yang tidak mengalami kekerasan,” sambungnya.

Tak hanya itu, saat berbicara tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, disana juga mencakup kualitas hidup dan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental.

“Sehingga ini menjadi suatu keharusan. Indonesia harus mempunyai UU PKS sehingga bisa melindungi kita semua, perempuan, anak-anak perempuan kita dan lainnya, sehingga kedepan kita bisa mendapatkan generasi yang lebih baik,” tandasnya.

Erma menegaskan, sebenarnya terkait dengan substansi RUU PKS tidak ada yang melanggar atau terkait dengan Undang-Undang yang ada, kalaupun soal perdebatan lebih dahulu revisi RUU KUHP dulu atau RUU PKS itu juga karena yang menjadi subyek dari pengaturan adalah hal yang berbeda.

“RUU PKS itu adalah lex specialis karena dilihat dari sisi korban yang jumlahnya sangat tinggi, kemudian faktor budaya yang kemudian bisa melanggengkan kekerasan yang terjadi dan juga hal-hal yang memang tidak bisa diatur dalam UU Pidana. Ini sesuatu yang kekhususan sehingga memang RUU PKS itu harus ada,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, selama ini pihaknya telah berkoordinasi dengan DPP Partai terutama dengan perwakilan dari Fraksi di DPR RI, dan Komisi yang membidangi itu, bahkan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komnas Perempuan, serta jaringan pengada layanan.

“Beberapa kali kita mengadakan diskusi, webinar dan sebagainya kalau tidak salah tiga kali, bahkan dengan Kementerian PPPA bahwa eksekutif yaitu Kementerian sangat mendukung dan prosesnya terus berlanjut,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim ini.

“Sehingga ini merupakan agenda partai, yang memang kalau UU adalah DPR RI tapi kami di daerah melalui upaya-upaya apakah itu desiminasi  atau kampanye publik dan sebagainya itu ikut juga mendorong agar RUU PKS itu bisa segera disahkan dan diimplementasikan sehingga bisa melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, utamanya adalah kekerasan seksual,” imbuhnya.

Sekadar informasi, berdasarkan Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, kemudian oleh Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79 persen (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50 persen), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20 persen) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15 persen), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31 persen) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30 persen), psikis 1.792 (28 persen), dan ekonomi 680 kasus (10 persen).

Kekerasan terhadap perempuan berikutnya adalah di Ranah Publik atau Komunitas sebesar 21 persen (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55 persen) yang terdiri dari dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.