Temui Komisi E DPRD Jatim, Perwakilan Buruh Minta Permenaker Tentang JHT Dicabut

Yovie Wicaksono - 16 February 2022

SR, Surabaya – Ribuan  buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim melakukan demonstrasi atas aturan terbaru pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (16/2/2022). Beberapa perwakilan demonstran pun akhirnya berhasil bertemu dengan anggota Komisi E DPRD Jatim untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Sekretaris KSPI Jatim, Jazuli menyebut, tindakan mereka merupakan bentuk kekecewaan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. 

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada para buruh. Terlebih, dalam aturannya tercantum bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa melakukan klaim jika telah berusia 56 tahun. Untuk itu, pihaknya meminta DPRD Jatim untuk segera merekomendasikan penolakan pada Permenaker karena sangat merugikan buruh peserta BPJS.

“Kalau dia saat ini adalah buruh dengan upah kurang dan kondisinya kekurangan, tidak memiliki kesejahteraan, lalu rata-rata setelah dua tahun bekerja sudah di PHK. Disaat mereka kelaparan, mau mengambil hak nya sendiri harus menunggu 56 tahun, ini kan sangat lucu,” ujar Jazuli.

Tidak hanya soal JHT, dalam audiensi ini, para perwakilan buruh juga mengeluhkan beberapa hal. Mulai dari regulasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan Jatim, hingga timpangnya upah minimum di beberapa wilayah.

“Rata-rata buruh sekarang statusnya outsourcing saat kontrak habis tidak diperpanjang perusahaan, makanya tadi disampaikan oleh BPJS ketenagakerjaan ada dana 6 triliun dari pemerintah tidak ada yang mengambil, ya memang kita buruh dibuat supaya tidak dapat itu,” ungkapnya yang juga menjabat sebagai Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim itu.

“Di Jatim ini ada kesenjangan sosial terkait upah minimum. 38 kab/kota telah di SK kan UMK nya di daerah ring 1 naik, tapi di daerah lain banyak yang tidak naik, padahal banyak Bupati dan Wali Kota yang merekomendasikan kenaikan upah tapi Gubernur tidak menaikan,” imbuhnya.

Jazuli juga meminta, pemerintah untuk menindaklanjuti para peserta BPJS Kesehatan yang tiba-tiba dinonaktifkan sehingga tidak bisa berobat. “Dan yang terakhir kaitannya dengan sekira 622 ribu orang yang dinonaktifkan BPJS nya, pemerintah Jatim harus bertanggung jawab, jangan sampai orang yang sakit tidak bisa berobat,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari mengaku turut prihatin atas apa yang menimpa para buruh. Ia pun akan menindaklanjuti hasil audiensi ini sesuai dengan kewenangan.

“Kita tampung karena mereka curhat, kita pilah jika itu merupakan kewenangan Provinsi pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait, sedangkan jika hal tersebut menjadi kewenangan pusat akan dilakukan rekomendasi,” ucap perempuan yang akrab disapa Tari itu.

Terkait upah minimum, ucapnya, akan ditindaklanjuti dengan rapat terlebih dahulu. Dimana nantinya akan disampaikan ke Pimpinan Komisi E untuk rapat, dan akan mendesak ke gubernur menindaklanjuti yang menjadi keluhan para buruh.

Sedangkan untuk temuan penonaktifan BPJS, pihaknya akan mengundang Dinas terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk duduk bersama mengupayakan solusi dari masyarakat yang akhirnya batal berobat ataupun yang telanjur menggunakan biaya sendiri.

“BPJS tiba-tiba di off kan, tidak disosialisasikan sehingga saat dia menggunakan malah ditolak. Ini sedang kita upayakan Pemerintah Provinsi dalam hal ini  dinas dan BPJS kesehatan untuk duduk bersama membantu, masyarakat yang sudah mengeluarkan dana pribadi, kita upayakan untuk reimburse,” pungkasnya. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.