Presiden Menilai Perlu Adanya Dewan Pengawas dan SP3

Yovie Wicaksono - 13 September 2019
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan soal usulan revisi undang-undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Negara, pada Jumat (13/9/2019). Foto: (BPMI Setpres)

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai diperlukannya keberadaan Dewan Pengawas dalam KPK untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Terlebih, semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, yakni saling mengawasi.

“Anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, pegiat antikorupsi, bukan politis, birokrat, aparat, maupun penindakhukum aktif,” ujar Presiden pada Jumat (13/9/2019).

Pengangkatan Dewan Pengawas sendiri akan dilakukan oleh Presiden, melalui penjaringan panitia seleksi. Presiden juga ingin memastikan tersedianya waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas.

Adapun terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang menjadi pembahasan dalam usulan DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya setuju terhadap usulan keberadaan SP3 tersebut untuk menjamin prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam upaya penegakan hukum.

Namun, berbeda dengan apa yang diusulkan DPR, Presiden meminta agar batas waktu maksimal bagi KPK sebelum penerbitan SP3 ditingkatkan dari yang sebelumnya selama satu tahun menjadi dua tahun. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih memadai bagi KPK dalam menangani perkara.

“Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan,” ujarnya.

Sementara terkait status pegawai KPK, Presiden juga memandang KPK sebagai lembaga negara beranggotakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal yang sama juga berlaku bagi lembaga lain seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, juga Badan Pengawas Pemilu.

“Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN,” ujarnya.

Presiden berharap, semua pihak bisa membicarakan isu tersebut dengan jernih, objektif, tanpa prasangka yang berlebihan.

“Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negeri kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain dalam memberantas korupsi,” tandasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.