Presiden Jokowi Kesal Ada Ribuan Aplikasi Justru Hambat Layanan Masyarakat. Ini Solusinya

Rudy Hartono - 27 May 2024
Presiden Joko Widodo meluncurkan platform layanan publik digital terintegrasi INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). (sumber:antara)

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal adanya ego sentris di setiap kementerian/Lembaga yang membuat ribuan aplikasi dalam pelayanan ke masyarakat. Ribuan aplikasi itu menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi menghambat bahkan memperlambat proses.

Atas banyaknya aplikasi/platform itu maka Jokowi meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

“Saya mendapat laporan ada 27.000 aplikasi/platform di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri-sendiri. Mungkin setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek,” tegur Jokowi dihadapan para pejabat Kementerian dan juga kepala daerah saat peresmian Government Technology (GovTech) Indonesia.

Lebih detail Jokowi mencontohkan aplikasi/platform yang dimiliki Kementeria Kesehatan jumlahnya sekitar 400-an aplikasi/platform. “Yang lain tak usah saya sebut, ada yang sampai ribuan aplikasi,” singgung Jokowi,” Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Stop!” perintah Presiden Jokowi.

Peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita—semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya.

Peluncuran INA Digital, menurut dia, menegaskan bahwa kehadiran birokrasi itu seharusnya melayani, bukannya memperlambat atau mempersulit masyarakat.

“Seharusnya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” tutur dia.

Dijelaskan Jokowi bahwa integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebutnya akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru.

Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing.​​​​​​

Targetnya pada September mendatang, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas. (*/ant/red)

Tags: , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.