PPKM Darurat, RKS : Pikirkan Aspek Ekonomi Masyarakat

Yovie Wicaksono - 5 July 2021
Penyekatan di Bundaran Waru, Senin (17/5/2021) malam. Foto : (Super Radio/Hamidia Kurnia)

SR,Surabaya – Relawan Kemanusiaan Surabaya (RKS) meminta pemerintah untuk memikirkan aspek ekonomi masyarakat, terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, 3 – 20 Juli 2021.

Ketua Relawan Kemanusiaan Surabaya, Hapsektio, tidak ingin PPKM Darurat tidak diimbangi dengan bantuan bahan pokok bagi sektor – sektor pekerjaan yang terdampak pemberlakuan PPKM Darurat.

“Kami memahami dan mendukung langkah – langkah cepat yang diambil pemerintah termasuk aturan-aturan PPKM darurat untuk menekan COVID-19, namun pemerintah diharapkan juga memberikan solusi bagi keluarga terdampak secara ekonomi” katanya, Senin (5/7/2021).

Tidak hanya itu, Tio juga mendukung kebijakan Work from Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang berlaku untuk seluruh kantor dan perusahaan yang diatur dalam Peraturan PPKM Darurat tersebut.

“Kami berharap semua bisa bekerja dari rumah. Jangan ada Kantor atau Perusahaan yang menurut peraturan Harus WFH tapi tetap meminta pegawai atau karyawannya masuk, Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang tetap ngeyel memasukkan karyawannya 100%”,” tandasnya.

Tio menambahkan, jangan sampai perusahaan atau perkantoran yang harusnya bekerja dari rumah masih memaksakan diri. “Kami siap membantu pemerintah dalam melaporkan perusahaan – perusahaan atau perkantoran yang egois dan melanggar peraturan PPKM Darurat,” tegasnya.

Sekedar informasi, sesuai data yang dikutip dalam laman https://lawancovid-19.surabaya.go.id/ update kondisi per 4 Juli 2021 ada sebanyak 98 RT yang masuk zona merah , 519 RT Zona Kuning dan 9.408 RT Zona Hijau. (ng/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.