Petakan Masalah Terkait Kesatuan Bangsa, Mahfud MD Gelar Program Konsultasi Publik

Yovie Wicaksono - 17 September 2020
Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) menggelar program konsultasi publik di Sumatera Barat. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Padang – Menko Polhukam Mahfud MD menggelar program konsultasi publik di Sumatera Barat. Menurutnya,  program ini diperlukan untuk memetakan sekaligus mengidentifikasi permasalahan terkait dengan persatuan dan kebangsaan. 

“Kita ingin memperkukuh ikatan kebangsaan kita, persatuan kita sebagai bangsa. Tetapi karena ini akan membuat kebijakan, maka perlu ada diskusi publik dulu. Untuk itu tadi sudah dibagi kuesioner sehingga kita tahu pandangan dari 10 provinsi sehingga nanti dapat diketahui masalah kebersatuan kita ini ada dimana,” ujar Mahfud MD, Kamis (17/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengingatkan tentang pentingnya Pilkada yang bermartabat. Dengan demikian, Pilkada haruslah dijauhkan dari segala praktik buruk dalam kontestasi seperti penyalahgunaan sumber daya negara, kampanye hitam dan politik uang. 

“Gunakan media sosial dalam Pilkada secara bijak, kita harus sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui sikap arif bermedia sosial. Bila tidak memiliki energi untuk turut menjaganya secara aktif, maka cukuplah menahan diri untuk tidak merusaknya melalui kampanye yang tidak sehat di media sosial,” kata Mahfud. 

Sementara terkait penanganan Covid-19, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini  mengatakan jika saat ini pemerintah sedang mengusahakan vaksin. Dikatakan bahwa vaksinnya memang belum ditemukan, tetapi masih dalam uji klinis. 

“Diperkirakan paling cepat bulan November ada yang jadi, Januari sudah masuk kesini. Minimal disiapkan untuk jutaan orang, diperkirakan 75 persen, kira-kira 200 juta penduduk yang harus di vaksin. Oleh sebab itu, sebelum vaksin itu ada, taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan,  lalu jaga jarak,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar mengatakan kegiatan Konsultasi Publik dimaksudkan untuk menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian dan Lembaga terkait isu strategis kesatuan bangsa. 

Melalui Konsultasi Publik ini diharapkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga nantinya benar-benar berdasarkan data dan informasi mengenai kondisi faktual yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan modal kesatuan bangsa yang kuat dan kokoh, diharapkan energi kehidupan berbangsa dan bernegara akan sepenuhnya dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan nasional,” kata Janedjri.

Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan di 10 daerah provinsi.  Terdapat 12 isu strategis yang menjadi substansi diantaranya adalah; Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara; Etika Kehidupan Berbangsa; Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Pembauran Kebangsaan; Moderasi Beragama; Kewaspadaan Nasional; Sinergitas TNI/POLRI dengan Masyarakat; Kesadaran Bela Negara; Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Politisasi SARA, dan Politik Uang dalam Pilkada; Gerakan Netralitas ASN dan TNI/POLRI dalam Pilkada; Partisipasi Pemilih dalam Pilkada, dan Isu Aktual lainnya.

Kedepannya, hasil dari Program Konsultasi akan dijadikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga mitra kerja Kedeputian VI Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.