Perlunya Reformasi Struktural Menuju Kesetaraan Gender

Yovie Wicaksono - 13 January 2020
Ketua DPR RI  Puan Maharani dalam Pertemuan Tahunan Parlemen Asia Pasifik (APPF)  di Canberra, Australia, Senin (13/1/2020). Foto : (Istimewa)

SR, Canberra – Ketua DPR RI  Puan Maharani mengatakan, perempuan masih menghadapi berbagai kendala di kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

”Kita masih melihat adanya kesenjangan gender dalam hal pendapatan, keterampilan, pekerjaan, dan akses. Oleh karena itulah, maka masih diperlukan berbagai upaya edukasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dalam rangka memperkuat peran perempuan,” ujar Puan dalam pidatonya di Pertemuan Tahunan Parlemen Asia Pasifik (APPF)  di Canberra, Australia, Senin (13/1/2020).

Puan menekankan, perlunya reformasi struktural untuk mempromosikan kesetaraan gender, karena banyak hambatan bagi partisipasi perempuan dalam legislasi, peraturan maupun kebijakan.

”Oleh karena itu kita perlu membongkar atau mengubah struktur kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan kualitas hidup yang lebih tinggi,” ujarnya.

Menurut Puan, untuk melakukan reformasi struktural menuju  kesetaraan gender maka keterwakilan perempuan dalam badan legislatif menjadi sangat penting.

Puan juga menceritakan keterlibatan perempuan Indonesia di dunia politik melalui produk legislasi di dalam UU Pemilu yang  menentukan kuota wajib 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif untuk setiap partai politik.

“Saat ini jumlah anggota parlemen perempuan Indonesia mencapai 118 anggota atau 21 persen,” ujarnya.

Di kancah politik, Puan menegaskan Indonesia telah mencatatkan diri dalam sejarah, sebagai negara yang telah mengakui kemampuan seorang perempuan untuk menjadi Presiden, ketika Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden pada tahun 2001, sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia.

”Baru-baru ini, saya sendiri juga telah dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat perempuan pertama di Republik Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, Puan juga menunjukkan sejumlah UU yang memberikan perhatian pada perempuan di Indonesia, yakni Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran.

“UU itu merupakan regulasi yang menjamin peran perempuan untuk berkiprah dalam politik, jabatan publik, serta Undang-Undang yang melindungi perempuan,” ujarnya.

Untuk memberdayakan perempuan, Puan membeberkan sejumlah kebijakan pemerintah dengan dukungan DPR seperti pengalokasian  program dan kebijakan pengarusutamaan gender di 18 Kementerian, yang dapat mengakomodir berbagai kegiatan perempuan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, dan sektor lainnya.

Puan menegaskan, inti dari pembangunan kesetaraan dan keadilan gender bukanlah meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi, melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki maupun perempuan.

Puan lalu menyitir ungkapan kakeknya tentang peran perempuan dan laki-laki yang berbunyi “laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbang lah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.”

Menurut Puan,  semangat itu harus ditanamkan bersama dalam membangun dunia dimana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraan yang sama.

“Negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal,” ujarnya.

Di akhir pidatonya, Puan mengajak  semua anggota parlemen APPF untuk bergabung dalam semangat ‘Gotong Royong’, bekerja bersama untuk membangun dunia dimana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraan yang sama.

“Di Indonesia, kami memiliki semangat nasional gotong royong. Semangat untuk bekerja sama, berkolaborasi, bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama,” tandas Puan menutup Pidatonya.

Sekedar informasi, isu kesetaraan gender menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tahunan ke 28 Parlemen Asia Pasifik (APPF) di Canberra, yang berlangsung dari tanggal 12 – 16 Januari 2020.

Isu kesetaraan gender secara khusus dibahas melalui mekanisme Women Parliamentarians Meeting yang merupakan inisiatif DPR RI dan secara resmi diakui dalam Rules of Procedure APPF.

Puan yang menjadi perempuan pertama ketua DPR RI berpidato dalam bahasa Inggris selama 6 menit. Selain delegasi-delegasi parlemen Asia Pasifik, Ketua DPR Australia Tony Smith dan Senator Scott Ryan terlihat menyimak pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.