Penjabat Kepala Daerah Diminta Tampil sebagai Pelayan Masyarakat dan Jaga Kebijakan Pusat

Yovie Wicaksono - 16 June 2022

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pengarahan serta pembekalan kepada para Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Kementerian Dalam Negeri. 

Dalam pembekalan tersebut, Mahfud MD meminta agar para Pj Kepala Daerah dapat tampil sebagai pelayan masyarakat dan juga dapat menjaga kebijakan pemerintah pusat.

“Kita sekarang membekali agar mereka tampil sebagai pelayan masyarakat juga menjaga kebijakan pemerintah pusat agar sinkron, dan sekarang kita harus membuktikan bahwa pesimisme masyarakat itu tidak selalu benar,” ujar Mahfud MD di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Mahfud menyampaikan, dulu pemerintah sudah membuktikan ketika mengadakan Pilkada serentak banyak pihak yang menyatakan bahwa akan membahayakan masyarakat karena adanya Covid-19, tapi ternyata di seluruh wilayah Pilkada yang ada pada saat itu justru kasusnya sangat kecil dibandingkan dengan yang tidak ada Pilkada. Sekarang, lanjutnya, pemerintah juga akan membuktikan bahwa penjabat-penjabat  yang diangkat ini bisa menjadi lebih baik.

“Kita nanti buktikan apa yang akan terjadi, kita sudah membekali agar mereka menjadi lebih baik, menjaga stabilitas politik daerah pembangunan ekonomi, kohesivitas sosial dan sebagainya,” katanya.

Mahfud juga menyampaikan, para Pj Kepala Daerah ini memiliki tugas untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan netral dalam mendukung kebijakan strategis nasional dan pemulihan ekonomi nasional. Adapun pijakannya yakni visi dan misi Presiden untuk tahun 2024.

“Pertama, visinya yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyoroti mengenai penurunan kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila. Menurutnya, jika tidak ditangani dengan baik maka dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghidupkan kembali paham terlarang (neo komunisme) Sistem Khilafah.

“Khilafah sebagai sistem pemerintahan sekarang sudah muncul di dalam pemerintahan sekarang, setiap warga masyarakat ya boleh untuk mengajukan aspirasi, tapi ideologi yang merupakan kesepakatan dalam konstitusi itu harus  ditaati oleh siapapun, tidak boleh melakukan kegiatan yang merongrong ideologi. Kalau keadaan terus menerus terlalu toleran terhadap perbedaan atau polarisasi ideologi kita akan kerepotan, jadi tugas saudara untuk mengatasi ini,” kata Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyampaikan perkembangan lingkungan nasional di bidang politik. Menko mengatakan, dinamika perkembangan politik lokal maupun nasional secara umum berjalan sangat kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat.

“Namun demikian, dalam perkembangan lain, konflik antar kelompok dalam Pilkada, konflik antar daerah dalam memperebutkan wilayah yang kerap kali berujung pada aksi-aksi kekerasan masih mewarnai dinamika politik lokal,” kata Mahfud.

“Selain itu, menjelang Pemilu 2024, hubungan antar partai politik cenderung positif yang ditandai dengan adanya komunikasi yang intens antar partai politik,” sambungnya. (ns/red)

Tags: , , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.