SR, Surabaya – Aksi unjukrasa yang berlangsung beberapa waktu terakhir dengan mengerahkan massa dalam jumlah besar, menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat atas situasi keamanan negara. Hal ini juga tidak lepas dari penangkapan beberapa orang yang diduga merencanakan makar, karena memanfaatkan kekuatan massa untuk mendesak pemerintah menuruti kemauan pengunjukrasa.

Dosen Ilmu Politik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Bambang Suprijadi mengatakan, rencana makar yang ingin mengganti pemerintahan yang sah, tidak lepas dari kepentingan politik yang mewarnai situasi politik tanah air.

“Makar itu banyak tunggangan politiknya, jadi kalau politik itu memberikan peluang bagi dia untuk bisa berbuat makar, maka dia akan muncul sebagai upaya-upaya makar.

Situasi politik Indonesia yang masih tidak menentu dipengaruhi oleh kepentingan politik para politisi, yang memanfaatkan situasi itu untuk tercapainya maksud dan tujuan politik.

“Tapi kalau nanti suatu saat panas lagi, bisa ditunggangi, ada upaya makar lagi,” lanjut Bambang Suprijadi.

Sebelumnya polisi sempat menangkap sejumlah aktivis sebelum aksi yang digelar pada 2 Desember 2016, karena diduga merencanakan makar. Yang terbaru, polisi juga menangkap seorang tokoh aksi pada 31 Maret 2017, karena diduga merencanakan makar atau menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bambang Suprijadi mengungkapkan, sejak Indonesia merdeka telah terjadi 46 kali percobaan makar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sejalan dengan pemerintah, meski semuanya gagal.

“Jadi makar masih mungkin terjadi di era reformasi,” singkatnya.

Ditambahkan oleh Bambang, rencana makar selalu muncul saat pemerintah memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat dijadikan lahan untuk menabur benih makar, oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

“Makar itu muncul kalau pemerintah itu lengah. Setiap ada kelemahan yang bisa dibaca maka akan muncul makar, kalau tidak ya tidak,” pungkasnya.(ptr/red)

Tags: kelemahan pemerintah, kepentingan politik, makar