SR, Surabaya – Pengamat Politik Adi Prayitno meminta DPR segera putuskan kejelasan posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pasca Pilkada serentak 2024 usai.

Menurutnya, gelaran Pilkada serentak membuat posisi KPU dan Bawaslu tidak jelas. Berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya. Dimana pemilihan kepala daerah berlangsung giliran tiap tahun, kini lembaga pemerintah itu hanya bekerja aktif selama setahun.

“Makanya ketika Pilkada serentak ini orang bertanya KPU 2025 sampai 2029 ngapain. Karena dulu waktu bikin KPU dan bawaslu itu kan belum ada aturan yang terkait pilkada serentak,” ujarnya saat dikonfirmasi superradio.id

Terlebih, lanjutnya, muncul wacana proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) diubah. Dari yang sebelumnya dipilih secara langsung oleh rakyat menjadi Pilkada lewat DPRD.

Adi menilai, anggaran negara terlalu besar jika hanya digunakan untuk menyokong KPU dan Bawaslu yang belum jelas empat tahun ke depan. “Terkait juga usulan pilkada oleh DPRD. Bagi saya posisi KPU dan Bawaslu ini patut untuk dipertanyakan,” tuturnya.

Untuk itu ia meminta DPR segera memperjelas hal tersebut. Jika KPU dan Bawaslu masih dibutuhkan, bisa diajukan, entah dengan ad hoc maupun undang-undang Pemilu.

“Kalau bisa secepatnya itu diputuskan,  karena setelah ini 2025 kan ada prolegnas tentang undang-undang Pemilu, soal nanti usulan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, apakah hal ini dihilangkan,” jelasnya.

“Dulu KPU dan Bawaslu tiap tahun ada kerjaannya karena pilkada tidak serentak. Nah tahun 2024 ini kan kita menganut kesepakatan, jadi supaya orang juga melihat di 2029 kerjaan politiknya nanti seperti apa,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menyebut, persoalan ini sangat penting. Nasib lembaga pengawal pesta demokrasi itu harus dipikirkan agar tak menimbulkan pertanyaan.

“Itu pikiran liar aja supaya KPU dan Bawaslu itu dipikirkan setelah pilkada serentak. Karena anggaran untuk mereka itu gede banget mending untuk makan bergizi gratis,” pungkasnya. (hk/red)

 

 

Tags: adi prayitno, evaluasi kinerja, kpu, superradio.id