SR, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapannya menyongsong Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018. Total terdapat 18 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada, ditambah Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur.

Kesiapan dilakukan dengan penyediaan dana Pilkada, koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan, serta koordinasi kelancaran telnis penyelenggaraan Pilkada di setiap daerah.

“Selain itu juga dilakukan penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan meningkatkan partisipasi pemilih. Tidak kalah penting adalah menjaga netralitas ASN.” kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf.

Pada Pilgub Jawa Timur tahun 2018, akan diselenggarakan di 666 Kecamatan dengan 479.557 KPPS, dengan total jumlah pemilih sebanyak 32.408.738 pemilih yang tersebar di 68.511 TPS.

“Untuk anggaran Pilkada telah disetujui sebesar Rp. 1.070.830.350.439,- . Usulan anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 275.747.531.439,- dari anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 sebesar  Rp. 794.632.819.000,-,” terang Saifullah Yusuf.

Saifullah Yusuf mengungkapkan, anggaran yang akan dikeluarkan itu merupakan tanggung jawab dari Pemprov Jawa Timur. Selain dukungan anggaran, Pemprov Jawa Timur juga mendukung dalam hal administrasi. Sementera yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Kepala Daerah serentak, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau sosialisasi domainnya KPU. Pemprov hanya menyediakan anggaran, itupun sudah dibahas antara Pemprov dan DPRD Jatim. Dengan KPU anggarannya sudah clear.” ujarnya.

Tahun 2018 nanti akan dilaksanakan satu Pemilihan Gubernur dan 18 Pemilihan Bupati/Walikota secara serentak di Jaawa Timur. Adapun 18 kabupaten/kota yang akan diadakan Pilkada serentak yaitu Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, ada tujuh pejabat kepala daerah yang habis masa jabatannya yakni Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Nganjuk.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang masa jabatan Bupati/Walikota habis. Maka nanti akan ada tujuh penjabat kepala daerah,” lanjutnya.

Selain itu juga ada delapan kabupaten/kota yang akan diisi Plt atau pelaksana tugas. antara lain Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Kediri, dan Kota Madiun.

“Plt tersebut diangkat untuk menggantikan Bupati/Walikota yang kemungkinan ikut mencalonkan kembali, dalam pemilihan kepala daerah tahun depan,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak maupun Pilgub, Saifullah Yusuf juga mengusulkan adanya tempat pemungutan suara (TPS) di rumah sakit dan di rumah sakit jiwa (RSJ), untuk menjamin terpenuhinya hak memilih bagi semua masyarakat yang memiliki hak suara. Sementara untuk masyarakat yang di rawat di rumah sakit maupun Puskesmas, akan dilayani oleh TPS terdekat. “Kalau dikumpulkan, suara yang ada di rumah sakit sangat besar. Sebagai contoh di RSUD Dr. Soetomo, sanggup menampung sekitar 1.000 pasien,” singkatnya.(ptr/red)

Tags: 2018, pilgub jawa timur, pilkada serentak