Pemprov Jatim Upayakan Stimulus Ekonomi bagi Sopir Angkutan Umum dan Ojol

Yovie Wicaksono - 6 April 2020
Gubernur Jawa Tinur Khofifah Indar Parawansa saat rapat koordinasi bersama organda, para sopir angkutan umum, serta ojek online di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/4/2020) malam. Foto : (JNR)

SR, Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali terus mengupayakan stimulus ekonomi bagi para sopir angkutan umum dan ojek online (ojol) di kabupaten/kota. Bantuan ini diberikan sebagai dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemprov Jatim saat ini telah menyiapkan bantuan untuk masyarakat di Jatim, terutama juga bagi para sopir angkutan umum, dan online.

“Bantuan nanti bisa berupa sembako, dan uang tunai kepada para sopir angkutan umum dan ojol di Jatim. Oleh karena itu, kami minta kepada pihak organda (Organisasi Angkutan Darat) untuk segera menyetorkan nama dan data para sopir yang by name dan by address kepada Pemprov Jatim,” ujar Khofifah saat rapat koordinasi bersama organda, para sopir angkutan umum, serta ojek online di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/4/2020) malam.

Ia juga menyampaikan, untuk mekanisme pendistribusian ini nanti pihaknya juga diatur dengan baik dengan melibatkan pihak kepolisian dan TNI. 

“Dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban para sopir angkutan di Jatim,” harapnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, bantuan yang diberikan Pemprov Jatim kepada para sopir ini telah melalui pertimbangan yang matang dari satgas gugus ekonomi dan para ekonomi di Jatim. Bahwa transportasi publik ini juga paling terdampak akibat virus corona, yaitu penumpang menjadi turun drastis dan masif.

Oleh karena itu, Pemprov Jatim memberikan dua alternatif bantuan tersebut. Diantaranya social safety net atau jaring pengamanan sosial, yang kedua yaitu skema dari kementerian tenaga kerja yaitu stimulus bagi karyawan yang PHK dan dirumahkan.

“Setelah mendengarkan keluhan dari para sopir tersebut, banyak kategori mitra atau tidak ada hubungannya ketenagakerjaan. Sehingga Pemprov Jatim akan memasukan di skema jaring pengamanan sosial. Tapi kalau ada sopir yang ikut perusahaan akan tetap dimasukan di skema kementerian tenaga kerja,” paparnya.

Terkait anggaran yang disiapkan Pemprov Jatim, ia mengatakan saat ini terus dilakukan pembahasan dengan pihak DPRD Jatim. 

“Yang terpenting yaitu bahwa bantuan ini bisa berjalan tanpa bantuan dan komunikasi dari pihak kabupaten/kota di Jatim. Artinya, jika para bupati atau walikota merasa bantuan dari Pemprov kurang bagi warganya, maka pihak Pemprov mempersilahkan bupati/walikota juga memberikan bantuan tersebut kepada warganya,” pungkasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.