SR, Surabaya – Sebanyak 15 jaringan Jawa Timur yang terlibat Temu Jejaring SDGs diSurabaya, Senin (10/12/2018), mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan prinsip sensitif gender, inklusif (no one left behind) dan transformatif dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SGDs.

“Kita disini melakukan pendesakan beberapa hal dan mempunyai perhatian yang khusus karena Kita melihat kalau SDGs ini terutama didalam proses setelah  Perpres 59/2017 terkait dengan Rencana Aksi Nasional yang diteruskan menjadi Rencana Aksi Daerah, jika tidak diberikan pengawasan dan perhatian yang cukup takutnya di dalam pencapaiannya tidak memenuhi prinsip-prinsip tentang gender sensitive, inklusifitas dan transformasi yang memastikan bahwa kelompok-kelompok utama yang harus diperhatikan adalah kelompok rentan,” Ujar Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber Sumber Kehidupan (KPS2K), Iva Hisanah.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi wajib melibatkan seluruh stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten, terutama organisasi masyarakat sipil yang konsisten dalam upaya pencapaian semua tujuan SDGs, Sekaligus mengintegrasikan data yang bersumber dari Organisasi Masyarakat Sipil.

Jaringan Jawa Timur juga berharap masyarakat sipil terus menerus mengawal RAD SDGs di tingkat provinsi, kabupaten/ kota guna menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu juga mendorong pihak swasta dan filantropi untuk berperan aktif dalam mewujudkan pencapaian SDGs di Jawa Timur, sekaligus mendorong rekan media untuk proaktif melakukan diseminasi dan promosi upaya-upaya pemenuhan SDGs sebagai bagian pendidikan.

Sekedar informasi, berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) pada periode 2000-2015 yang telah membawa berbagai kemajuan, dengan sekitar 70 persen gol telah tercapai. Namun, masih menyisakan hal yang harus diselesaikan pada periode Suistenable Development Goals (SDGs).

Ada beberapa indikator yang saat ini masih belum tercapai, di antaranya tingkat kemiskinan, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevelensi gizi buruk, HIV dan AIDS, serta indikator Iingkungan lainnya.

Seperti Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2015 masih terlihat terlalu lamban. Pencapaian target untuk penurunan AKI antara 1990 dan 2015 seharusnya 5,5 persen pertahun. Namun data WHO, UNICEF, UNFPA dan Bank Dunia menunjukkan AKI hingga saat ini masih kurang dari satu persen per tahun.

Pencapaian SDGs di provinsi maupun kab/ kota, diharapkan dapat mendukung pencapaian SDGs di Indonesia tahun 2018-2019, sekaligus masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. (fos/red)

 

Tags: anak, disabilitas, hak, HAM, perempuan