Pemkab Banyuwangi Larang Perayaan Tahun Baru di Tempat Umum

Yovie Wicaksono - 17 December 2020
Bupati Abdullah Azwar Anas memberikan sambutan dalam Rakor Penanggulangan COVID-19 jelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kamis (17/12/2020). Foto : (Antaranews)

SR, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi melarang perayaan Tahun Baru 2021 di tempat umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pasca libur natal dan tahun baru 2020-2021.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, momen libur natal dan tahun baru di penghujung 2020 ini berbeda dengan peringatan tahun–tahun sebelumnya, mengingat masih dalam suasana pandemi.

“Maka kita harus kembali berupaya lebih keras untuk menekan jumlah kasus Covid 19 di daerah. Perlu ada langkah-langkah bersama untuk mengantisipasi terjadinya penambahan pasien positif dan munculnya cluster baru akibat momen liburan akhir tahun,” ujar Anas dalam Rapat Koordinasi (rakor) Percepatan Penanganan Covid 19 dan Kesiapan Operasi Lilin Semeru 2020 Dalam Rangka Pengamanan Natal dan Tahun Baru yang berlangsung di Mapolresta Banyuwangi, Kamis (17/12/2020).

Untuk mengantisipasi tersebut, salah satunya Anas meminta agar tim penanggulangan Covid-19 daerah merumuskan bersama untuk membuat aturan tegas pelarangan adanya kerumunan pada kegiatan apapun.

“Nanti bisa dirumuskan lebih detail larangan kerumunan massa di momen libur natal dan tahun baru. Aturan pelarangan kerumunan tersebut nantinya tidak hanya berlaku di momen libur nataru, tapi juga diharapkan terus berlanjut, selama masih dalam masa pandemi,” pinta Anas.

Sementara itu Kapolresta Arman Asmara Syarifuddin mendukung pelarangan kerumunan pada momen akhir tahun yang disampaikan oleh Bupati Anas. Terlebih Banyuwangi baru saja masuk dalam zona merah di mana kasus Covid-19 kembali mengalami peningkatan. 

Bahkan, Kapolresta juga mengusulkan agar setiap tamu yang datang ke hotel, restoran atau kafe di Banyuwangi bisa menunjukkan hasil swab atau rapid test antigen untuk memastikan terhindar dari virus Covid-19.

“Negara terus melakukan upaya antisipatif untuk mencegah meningkatnya kasus covid, tentunya daerah harus mendukung upaya ini yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pada intinya, kita semua harus berkolaborasi untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid 19,” ujar Kombes Arman.

Sedangkan Dandim 0825 Letkol Yuli Eko meminta agar operasi yustisi terhadap protokol kesehatan kembali digalakkan dengan lebih masif. Mulai tingkat kabupaten hingga desa. Bahkan Dandim meminta agar sanksi yang diberikan bisa lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi warga supaya tidak melanggar protokol kesehatan.

“Contohnya seperti sanksi yang diberikan kalau pengendara motor tidak memakai helm. Dulu masyarakat juga susah disuruh tertib pakai helm, namun karena sanksinya tegas sekarang semua sudah tertib. Ini bisa juga dilakukan agar warga mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.