SR, Surabaya – PDI Perjuangan tetap tegas menolak usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih DPRD. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, putusan tersebut sudah mutlak berdasarkan hasil Rakernas 2026.

Hasto menyebut, sebagai partai nasionalis, PDI Perjuangan akan selalu tegak di jalan kebenaran. Menolak upaya penghilangan kedaulatan rakyat.

Memilih calon pemimpin, lanjutnya, tidak boleh hanya didasarkan mahar politk. Mereka harus kompeten dan hal itu hanya bisa terlihat dari pemilihan langsung. Dipilih langsung oleh rakyat, bukan DPRD.

“Sikap dari PDI Perjuangan dengan kepala daerah adalah harus dipilih langsung oleh rakyat, karena ini prinsip kedaulatan. Ini legetimasi kepemimpinan, tanggung jawab pemimpin pada rakyat,” ujarnya, akhir pekan.

Hasto menyebut, jika alasan perubahan Pilkada karena besarnya anggaran, maka yang perlu diperbaiki adalah sistem internal bukan bentuk pemilihannya.

Misalkan pada bengkaknya biaya kampanye. Untuk ini PDI Perjuangan mendorong Pemilu dan Pilkada menghilangkan mahar politik. Membentuk sekolah tim kampanye agar terwujud perencanaan yang baik.

Selanjutnya di model pemilihan. Dibanding calon pemimpin kepala daerah dipilih lewat DPRD, Hasto lebih menyarankan E-Voting. Sistem pemilihan hybrid yang memangkas biaya Pilkada dan langsung melibatkan rakyat. “Kemudian dengan e-votting, bahkan kami sudah melakukan simulasi tentang e-voting tersebut.

Untuk itu, PDI Perjuangan tak gentar memerjuangkan hal tersebut. Meski hingga kini masih jadi satu-satunya partai yang vokal menolak Pilkada lewat DPRD.

Sedangkan 5 partai lainnya mendukung Pilkada oleh DPRD. Yakni Golkar, Gerindra. PKB, Nasdem, Demokrat. “Ini juga spirit dari reformasi yang harus kita jalankan. Kedaulatan rakyat tidak boleh dicabut dengan cara apapun,” pungkasnya. (hk/red)

 

 

Tags: e-voting, efisiensi, pdip, pilkada tak langsung, superradio.id