PDI Perjuangan Jatim dan BKKBN Kolaborasi Turunkan Angka Stunting

Yovie Wicaksono - 11 November 2021
Rapat koordinasi bertema “Kebijakan Pengendalian Stunting di Indonesia” DPD PDI Perjuangan Jawa Timur bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rabu (10/11/2021). Foto : (Super Radio/Hamidiah Kurnia)

SR, Surabaya – Persoalan stunting yang berimplikasi pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus menjadi perhatian berbagai pihak. Dimana berdasarkan data tahun 2019, terdapat sekira 26,9 persen anak mengalami stunting di Jawa Timur.

Atas hal tersebut, melalui rapat koordinasi bertema “Kebijakan Pengendalian Stunting di Indonesia” DPD PDI Perjuangan Jawa Timur bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), para kepala daerah serta anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim diajak untuk lebih fokus mengatasi hal tersebut.

“Jadi ada program nasional tentang pengendalian stunting, lalu kepala BKKBN ini menghubungi saya, bagaimana bertemu para pemangku kepentingan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan dan juga para pimpinan DPRD,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Kusnadi, Rabu (10/11/2021).

Kusnadi mengungkapkan, dalam rapat tersebut telah diketahui besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) stunting tahun 2022. Sehingga ia berharap, kedepan para kepala daerah serta seluruh stakeholder dapat memaksimalkan hal tersebut untuk menurunkan prevalensi stunting.

“Kebijakan ini juga pemerintah sudah menyediakan pendanaan melalui dana alokasi khusus untuk segera kita bergerak bersama-sama. Target kita kedepan, kita bisa menurunkan prevalensi di Jawa Timur, setidak-tidaknya dibawah sedikit dari standar WHO,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo. Ia mengatakan, pertemuan kali ini sangat penting untuk mengoptimalkan penanganan stunting di Jawa Timur. Terlebih, selama ini, realisasi DAK tahun 2021 masih 20,48 persen.

“Acara ini bagus sekali karena biasanya kepala daerah ini sering kurang indepth terhadap masalah anggaran dan program yang ada di dinas. Sehingga ketika ketemu dengan yang seperti kami yang dari pemerintah membawa program itu baru dia paham bahwa ada dana yang belum terserap di dinas saya,” ucap Hasto.

Menurutnya, para pemimpin daerah serta seluruh stakeholder juga harus menyatukan visi dan misi demi pengendalian stunting yang lebih baik. Pendidikan dini tentang stunting juga perlu digencarkan terutama bagi pasangan yang akan menikah.

“Pendidikan stunting sejak dini sangat penting tetapi dibalut dalam kemasan pendidikan reproduksi sejak dini. Karena stunting akar penyebabnya disamping karena kemiskinan dan sanitasi yang kurang bagus, juga masalah kesehatan reproduksi yang kurang bagus,” ungkapnya.

Sehubungan dengan itu, anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, setelah ini pihaknya akan menindaklanjuti data-data yang telah disampaikan oleh BKKBN agar penanganan stunting di tiap daerah bisa lebih maksimal.

“Setelah ini data-data yang disampaikan oleh BKKBN terkait DAK fisik itu segera ditindak lanjuti supaya tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Ada DAK fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang jumlahnya lumayan besar di tiap kabupaten/kota,” ujar Untari.

“Kalau saya lihat kemarin di kabupaten Malang masih ada 16 kecamatan, 58 desa masih ada stuntingnya. Nah Jawa Timur itu termasuk masih cukup tinggi. Sehingga kita perlu melaksanakan itu, tambah asupan gizi, diperiksa di Puskesmas, di timbang di Posyandu,” imbuhnya. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.