SR, Surabaya – Penonaktifan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mendapat banyak sorotan. Salah satunya dari Anggota Komisi A DPRD Jatim Yordan M Batara Goa.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 1,48 juta warga Jawa Timur (Jatim) dinonaktifkan dari kepesertaan PBI JK per 1 Februari 2026. Penonaktifan ini dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan SK Mensos Nomor 3/HUK/2026 dalam rangka pemutakhiran data kepesertaan secara nasional.

Siapa sangka, efek keputusan tersebut langsung dirasakan masyarakat. Yordan mengaku, sempat dihubungi warga Surabaya Timur yang kesulitan berobat. Saat itu warga yang merupakan peserta PBI baru mengetahui kepesertaannya dinonaktifkan, dan langsung bergegas ke puskesmas. Setibanya disana malah diarahkan ke kantor BPJS. Mirisnya, setibanya kantor BPJS warga tersebut justru diminta pindah keanggotaan dari PBI ke BPJS Mandiri.

Padahal warga tersebut hanya seorang sopir freelance yang tidak terikat kontrak kerja, dan tidak punya penghasilan tetap. “Kemarin ada kejadian di Surabaya Timur warga sampai muter muter ke puskesmas lalu pulang, dan setelah saya dampingi disuruh pindah daftar BPJS mandiri, lalu saat saya tanya itu alasannya karena pekerjaan suaminya driver padahal bukan driver pabrik,” ujarnya saat menjelaskan usai Reses, Jumat (13/2/2026).

Untungnya sang warga langsung menghubungi Yordan untuk meminta pertolongan. Akhirnya politisi PDI Perjuangan tersebut bertindak cepat. Menghubungi dinas terkait untuk mengaktifkan kembali BPJS warga tersebut. “Maka saya WhatsApp kepala dinasnya lalu langsung aktif BPJS nya dan warga bisa dirawat di rumah sakit,” ujarnya.

Fenomena ini, terasa mengiris hati. Kebutuhan kesehatan warga seakan kejar-kejaran dengan jangka waktu penonaktifan. Walaupun Yordan memahami, anggaran BPJS pun tengah kembang kempis. Ketimpangan pemasukan harus mengorbankan beberapa aspek.

Sayangnya penonaktifan PBI JK itu tak dibarengi sosialisasi bertahap. Warga tak diberi kesempatan mengkonfirmasi ulang kepesertaan BPJS mereka.

Yordan menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Sebagai kader PDI Perjuangan, partainya akan terus hadir mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat. “Tidak boleh ada satupun warga Surabaya yang jatuh miskin karena uangnya habis untuk berobat,” tuturnya.

“Untuk warga yang ber KTP surabaya tetap bisa berobat gratis tapi ada pengecualian untuk warga yang baru balik ke Surabaya itu memang harus menunggu beberapa tahun, tapi juga jangan sampai mereka jatuh sakit,” imbuhnya. (hk/red)

 

 

Tags: pbi jk, pdip jatim, penghapusan, superradio.id, yordan