Mimbar Bebas di Kampus Unitomo, Tolak Politik Dinasti dan Tuntaskan Pelanggaran HAM

Yovie Wicaksono - 15 November 2023

SR, Surabaya – Aliansi Mahasiswa Jawa Timur bersama BEM Universitas Dr Soetomo (Unitomo) menggelar mimbar bebas mahasiswa bersama rakyat “Tolak Politik Dinasti dan Tuntaskan Pelanggaran HAM” di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Rabu (15/11/2023) sore.

Berbagai poster berisi kritik politik terpajang diberbagai sudut kampus. Mulai dari yang bertuliskan “Apakah 98 akan terulang kembali?”, ” Lawan Politik Dinasti Tolak Pelanggaran HAM”, “Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang pemberani”, “#ReformasiDikorupsi”, hingga “Atasi korupsi Tinggalkan Dinasti”.

Ketua BEM Unitomo, Hendrik Rara Lunggi mengatakan, mimbar bebas ini sebenarnya timbul dari keresahan mahasiswa, utamanya isu paling fundamental terkait putusan MK yang dinilai mencederai konstitusi.

“Kegiatan hari ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dari Jawa Timur ini tidak diam-diam saja melihat persoalan bangsa dan negara ini lagi krisis hukum. Kami ingin membuat konsep baru dalam menyampaikan suara kami, jadi tidak sekedar turun ke jalan tapi menyampaikan pendapat kami hingga didengar oleh para pemangku kebijakan,” paparnya.

Ia berharap, gerakan ini membuat mahasiswa lebih berani bersuara atau menyuarakan demokrasi. “Gerakan ini ada dua sasaran. Bagi mahasiswa, mereka harus melihat kampus jadi pusat gerakan yang menyuarakan persoalan-persoalan demi kepentingan bangsa,” tandasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum, Soetanto Soepiadhy dalam orasi kebangsaannya mengajak para mahasiswa dan masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Mari kita renungkan apa yang ada sekarang ini, yang anda lihat sekarang ini, bahwa memang demokrasi sedang tidak baik-baik saja ketika kita melihat Putusan MK kemarin,” ujarnya dihadapan massa.

“Diatas konstitusi itu adalah moral bangsa, kesejahteraan rakyat itu yang paling tinggi diatas konsitusi. Kalau ini dilanggar, selesailah demokrasi. Maka hari ini kita harus selamatkan demokrasi,” sambungnya.

Ia mengingatkan, ciri sebuah pemerintahan yang baik adalah adanya keadilan hukum dan penegakan hukum. “Kalau kedua itu sudah dilanggar, selesai sudah,” imbuhnya. (fos/red)

Tags: , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.