SR, Surabaya – Akses penyandang disabilitas ke pendidikan tinggi masih tergolong terbatas. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pun bergerak menyiapkan diri sebagai kampus inklusif melalui penyusunan naskah kebijakan khusus pendidikan ramah disabilitas.

Ketua tim peneliti, Siti Nurlaela, mengatakan regulasi nasional terkait pendidikan inklusif sebenarnya sudah ada. Namun, penerapannya di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga sistem akademik.

“Kami ingin memastikan ITS benar-benar siap menjadi kampus inklusif, bukan hanya di atas kertas tetapi juga dalam praktik,” kata Siti, Kamis (4/12/2025).

Dosen PWK ITS itu menegaskan, kesiapan kampus harus dibangun secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga fasilitas fisik, sistem pembelajaran, hingga layanan akademik bagi mahasiswa disabilitas.

Dalam penyusunan naskah kebijakan tersebut, tim peneliti merancang sistem dukungan berbasis tiga tahapan utama, yakni student input, student process, dan student output. Student input diarahkan pada penerimaan mahasiswa melalui admisi inklusif. Student process menekankan pembelajaran yang adaptif dan aksesibel. Sementara student output difokuskan pada kesiapan mahasiswa menuju kemandirian akademik dan profesional.

Untuk memetakan kesiapan internal, tim mengkaji sejumlah program studi di ITS. Analisis dilakukan melalui pemetaan capaian pembelajaran lulusan untuk melihat sejauh mana kurikulum mendukung prinsip inklusivitas.

“Pemetaan ini membantu kami melihat tingkat kesiapan tiap prodi dalam menerima mahasiswa disabilitas,” ujar Siti.

Penelitian ini juga diperkuat dengan studi praktik pendidikan inklusif di University of the West of England (UWE) Bristol, Inggris. Dari sana, tim mempelajari kebijakan hingga pemanfaatan sistem digital untuk mendukung layanan pendidikan bagi berbagai jenis disabilitas. Tak hanya belajar dari luar negeri, tim peneliti ITS juga menyambangi sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri yang telah lebih dulu menerapkan layanan disabilitas sebagai bahan perbandingan.

Anggota tim peneliti, Sri Oka Rachmadita, menyebut penelitian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan. Salah satu yang utama adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagai pusat koordinasi layanan akademik bagi mahasiswa disabilitas di ITS.

“Unit ini penting agar layanan pendidikan inklusif bisa berjalan terkoordinasi dan berkelanjutan,” ujar Oka.

Ia menambahkan, penyusunan naskah kebijakan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara ITS dan UWE Bristol. Program ini mendapat dukungan dari British Council melalui skema Disability Inclusion Partnership Grant. (*/rri/red)

 

Tags: akses disabilitas, its, kampus, superradio.id