SR, Surabaya – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim terus menyuarakan perjuangannya meminta kursi kosong disediakan di acara Debat Perdana Pemilihan Walikota Surabaya (Pilwali) di Dyandra Convention Center, Rabu (16/10/2024).

Tak kenal lelah, belasan anggota MAKI mendatangi lokasi debat dengan tujuan mediasi bersama Bawaslu dan KPU Surabaya. Sayangnya hal tersebut tak menemukan titik temu.

Perwakilan MAKI yang sebelumnya masuk ke ruang acara pun tampak ke luar gedung dengan tampang lesu.

“Dalam mediasi itu saya minta dihadirkan perwakilan dari paslon kita sehingga menghadirkan kursi kosong di panggung tetap harus terlaksana,” kata Heru Satriyo, Ketua MAKI Jatim, sesaat sebelum mediasi.

Heru menjabarkan, pada dasarnya tujuan kedatangannya untuk mengawal proses demokrasi. Menurutnya calon tunggal tidak menunjukan proses demokrasi yang sehat.

“Keberadaan kursi kosong on stage jadi parodi demokrasi. Inilah parodi demokrasi ketika arogansi dipertunjukan dengan seenaknya tidak memahami situasi masyarakat,”tegasnya.

Ia pun mempertanyakan perbedaan regulasi yang terjadi pada paslon nomor urut 1 dan kotak kosong. Padahal, lanjutnya, seluruh proses tersebut berasal dari uang rakyat.

“Permasalahannya adalah paslon tidak bergambar ini dianggap sah ketika dicoblos, artinya balancing regulasi harus ada. Paslon tidak bergambar ini seakan tidak ada, padahal debat ini dari uang rakyat jadi harus balance,” tuturnya.

“Ada ruang ketika anggaran itu ternyata tidak berlaku untuk paslon bergambar pasti ada celah penyelewengan anggaran,” tegurnya.

Untuk itu, pihaknya akan terus bergerak menyuarakan kotak kosong guna mewujudkan demokrasi yang sehat di Surabaya. “Esensinya  kedaulatan di tangan rakyat bukan di partai politik, MAKI itu bicaranya itu. Ada empat simpul yang kita mulai masuk secepatnya bergerak,” pungkasnya. (hk/red)

Tags: debat publik, kursi kosong, MAKI, Pilwali Surabaya, superradio, walk out