Mahfud MD Tegaskan Penetapan Tersangka Lukas Enembe oleh KPK Bukan Rekayasa Politik

Yovie Wicaksono - 20 September 2022
Mahfud MD saat menggelar konferensi pers terkait situasi di Papua saat ini di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka bukan rekayasa politik, melainkan karena adanya temuan dan fakta hukum.

“Ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya gratifikasi Rp 1 miliar, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK,” ujar Mahfud MD saat menggelar konferensi pers terkait situasi di Papua saat ini di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Mahfud mengatakan, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas Enembe per hari ini sebesar Rp 71 miliar. Selain itu juga ada kasus-kasus lain yang sedang didalami terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe.

“Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu, lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukan lah kasus-kasus tersebut,” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, kasus Lukas Enembe bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik seperti yang ditulis oleh Pendeta Adi Socrates Yoman. Mahfud meminta masyarakat untuk membuka pemberitaan pada 19 Mei tahun 2020, dimana selaku Menko Polhukam dirinya sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya.

“Oleh sebab itu juga saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini, apakah tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, datang ke sini selalu nanya kenapa kok didiamkan? Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu? Kok sudah mengeluarkan daftar 10 tapi tidak ditindak?” katanya.  

Mahfud pun meminta Lukas Enembe untuk datang jika dipanggil KPK. Ditegaskan, jika kasusnya ini tidak cukup bukti maka aparat penegak hukum akan menjamin agar dilepas atau dihentikan. 

“Tetapi jika cukup bukti harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengatakan, proses terkait dengan Lukas Enembe ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini, PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK.

“Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini, pihak-pihak lain, angkanya dari Rp 1 miliar sampai ratusan miliar,” katanya.

Ivan mencontohkan, salah satu hasil analisis terkait transaksi setoran tunai Lukas Enembe di kasino judi senilai US$ 55 juta atau Rp 560 miliar yang dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai dilakukan dalam nilai yang fantastis yaitu US$ 5 juta.

PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tersebut yakni, pembelian jam tangan sebesar US$ 55 ribu atau Rp 550 juta. Lalu kemudian PPATK mendapatkan informasi bekerjasama dengan negara lain adanya aktivitas perjudian di 2 negara yang berbeda dan itu sudah PPATK analisis dan disampaikan kepada KPK.

“Terakhir terkait dengan yang disampaikan Pak Menko, PPATK sudah melakukan pembekuan, penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan, ada asuransi, ada bank dan kemudian nilai dari transaksi yang ditemukan PPATK dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) tadi yaitu Rp 71 miliar lebih, dan mayoritas transaksi itu dilakukan oleh anak yang bersangkutan,” kata Ivan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, dalam proses penyelidikan baru Rp 1 miliar dilakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Namun KPK masih mengembangkan perkara terkait transaksi mencurigakan sebesar ratusan miliar transaksi yang ditemukan oleh PPATK. 

“Itu kami dalami semua. Jadi tidak benar hanya Rp 1 miliar,” katanya.

Kepada Penasehat Hukum Lukas Enembe, Alex meminta kerjasamanya dan kooperatif. Dikatakan, KPK berdasarkan UU yang baru bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3, sehingga jika nanti dalam proses penyidikan Lukas Enembe bisa membuktikan darimana sumber uang ratusan miliar tersebut, maka KPK bisa menghentikannya.  

“Misalnya Pak Lucas punya usaha tambang emas, ya sudah pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, penuhi undangan KPK untuk diperiksa,” kata Alex.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pemanggilan kembali, dan diharapkan Lukas Enembe bersama penasehat hukumnya hadir di KPK.

“Ataupun kalau misalnya Pak Lucas ingin diperiksa di Jayapura kami juga mohon kerjasamanya agar masyarakat ditenangkan. Kami akan melakukan pemeriksaan secara profesional, kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kalau nanti misalnya Pak Lucas ingin berobat kami juga pasti akan memfasilitasi, hak tersangka akan kami hormati,” sambungnya. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.