Kusnadi Soroti Beberapa Hal dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Jatim

Yovie Wicaksono - 9 August 2021
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi menyoroti beberapa hal dalam penanganan pandemi Covid-19 selama ini di wilayah timur Pulau Jawa.

Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai bekerja sendiri karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya seolah tidak mendukung kerja keras Gubernur dalam menangani pandemi.

“Kenapa kami bilang begitu? Karena ternyata banyak OPD dari Pemda itu yang masih Plt (Pelaksana tugas, red). Dimana pelaksana tugas ini berbeda dari petugas yang definitif, yang akhirnya kita kemudian meminta diisi sesegera mungkin,” ujar politisi asal PDI Perjuangan, Senin (9/8/2021).

“Dan Alhamdulillah sekarang sudah terisi, semoga dengan bertambahnya petugas yang mempunyai kewenangan, yang definitif ini maka konsolidasi untuk pengendalian Covid-19 bisa lebih masif,” imbuhnya.

Kemudian, adanya ego-ego kewilayahan maupun sektoral yang menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan koordinasi lebih lanjut tentang penanganan pandemi Covid-19.

“Jadi pemerintah provinsi tugas utamanya adalah tugas bebantuan, melakukan koordinasi para kepala daerah di Jatim ini. Kami tidak bisa melakukan eksekusi langsung karena adanya otonomi daerah,” ujarnya.

“Dalam hal ini adanya ego-ego kewilayahan, sektoral itu bukan suatu permasalahan yang mudah juga,” sambungnya.

Begitu juga saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menurutnya ada yang setuju dan tidak lantaran khawatir terhentinya perputaran ekonomi di wilayah tersebut, sehingga pembatasan yang diberlakukan tidak maksimal.

“Pelaksanaan PPKM yang tidak sepenuh hati menyebabkan kita mengalami lonjakan Covid-19 di akhir bulan Juni hingga Juli, dimana dari 38 kabupaten/kota itu 35 diantaranya masuk zona merah,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Kusnadi tak menampik bahwa penanganan pandemi Covid-19, termasuk keputusan pelaksanaan PPKM sangatlah tidak mudah, baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, maupun bagi masyarakat.

“Karena pandemi Covid-19 yang terjadi hingga tahun kedua ini memang menghancurkan struktur kehidupan masyarakat, perekonomian,” ujarnya.

Diluar semua tantangan dan kendala yang ada, Kusnadi melihat bahwa dalam seminggu terakhir kondisi covid di Jatim sudah mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari angka keterisian tempat tidur di rumah sakit yang sudah mulai menurun.

“Ini menunjukkan covid di Jatim sudah mengalami penurunan sekalipun tidak langsung anjlok. Semoga saja ini terus menurun dan melandai,” harapnya.

Selain itu, menurut Kusnadi, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan jalur, meski masih ada beberapa kekurangan.

“Menurut saya, dari sisi apa yang kami awasi, satu diantara fungsi DPRD bahwa pengendalian Covid-19 yang dilakukan Pemprov sudah on the track (sesuai dengan jalur, red), walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Ini memang sesuatu yang belum pernah kita alami sama sekali, sehingga pendekatannya trial and error,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.