Kusnadi Minta Kades Tidak Takut Gunakan Dana Desa untuk Pengendalian Covid-19

Yovie Wicaksono - 4 April 2020
Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Foto : (Istimewa)

SR, Sidoarjo – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi meminta para kepala desa (Kades) agar tidak takut menggunakan dana desa yang telah digelontorkan pemerintah untuk pengendalian virus corona Covid-19.

Pasalnya, realokasi dana desa sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 yang dikeluarkan pada Selasa (24/3/2020), sebagai dasar hukum pelaksanaan realokasi dana desa.

“Jangan takut lagi, karena Permendes juga sudah ada. Bahwa memang periode pertama pencairan dana desa yang 40 persen itu dipergunakan untuk kepentingan pengendalian Covid-19,” ujar Kusnadi disela penyerapan aspirasi masyarakat reses I tahun 2020 di Pendopo Kantor Balai Desa Pepelegi, Sidoarjo, Sabtu (4/4/2020).

Diakui Kusnadi, masih banyak kepala desa yang takut dan ragu menggunakan anggaran dana desa dan alokasi dana desa karena alasan hukum. 

“Dengan kondisi mewabahnya Covid-19, jangan takut mengalihkan dana desa untuk penanganan,” jelasnya.

Terkait kebutuhan infrastruktur dari anggaran tersebut, menurut Kusnadi, pihaknya akan membicarakan lebih lanjut kepada Pemerintah Provinsi. 

“Kami lakukan dengan bantuan-bantuan hibah dari Provinsi. Ini untuk menutupi kebutuhan infrastruktur masyarakat,” ujarnya. 

Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi perantauan yang kembali ke kampung untuk proaktif melaporkan ke pemerintah desa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Ia mengatakan, silent carrier atau penderita Covid-19 tanpa gejala mungkin menjadi salah satu penyebab virus corona sulit dikendalikan. 

Kusnadi mengatakan, dengan tidak adanya gejala seseorang dapat merasa sehat dan masih beraktivitas seperti biasa. Namun, ia dapat menularkan virus pada orang lain sehingga virus tersebut menyebar tanpa dapat dikendalikan. 

“Ini yang sedang kita imbau sekarang ini. Warga harus proaktif, karena nanti akan banyak perantau itu pulang ke wilayahnya masing-masing,” imbuhnya.

“Bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga luar negeri. Seperti dari Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara lainnya yang sudah menjadi zona merah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pepelegi, Sidoarjo, Iswahyudi mengatakan saat ini di wilayahnya masih nihil dari Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) apalagi yang positif Covid-19.  

“Sementara belum ada. Semoga ini terus tidak ada sampai berakhirnya Covid-19. Tapi bukan berarti tidak mungkin ada, jadi kami lebih melakukan antisipasi,” katanya. 

Perlu diketahui, dana desa tersebut guna untuk penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. SE itu juga menjadi landasan untuk melangsungkan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sekedar informasi, secara mekanisme, realokasi penggunaan dana desa sudah bisa dilakukan kepala desa karena pencairan tahap pertama sudah dilakukan Kementerian Keuangan sejak Januari 2020. Besarannya sekitar 40 persen dari total pencairan anggaran untuk masing-masing desa.

Kemudian, realokasi bisa kembali dilakukan pada pencairan dana desa tahap kedua sebesar 40 persen yang paling cepat dicairkan pada bulan ini. Syaratnya, desa sudah menyerap 50 persen pencairan dana desa tahap pertama dengan hasil penggunaan mencapai 30 persen. 

Sisanya, pencairan tahap ketiga sebanyak 20 persen dari sisa total anggaran bisa diberikan paling cepat Juli 2020 nanti. Syaratnya, penyerapan tahap kedua minimal 90 persen dan hasil penggunaan minimal 75 persen. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengestimasi ada sekitar Rp62,3 triliun dana dari APBN yang bisa direalokasi untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.