KPK Periksa LHKPN Pemprov Jatim

Yovie Wicaksono - 8 July 2019
Ilustrasi KPK.

SR, Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan dari 37 Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada Senin (8/7/2019). Kegiatan berlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur dan akan berlangsung selama lima hari ke depan hingga 12 Juli 2019.

KPK secara regular melakukan kegiatan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk upaya Pencegahan Korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal.

“Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh PN,” ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, “Bahwa setiap PN berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat”.

Kegiatan Pemeriksaan LHKPN kali ini dilakukan kepada para Penyelenggara Negara Pemprov di Jawa Timur berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemeriksa, seperti aspek resiko jabatan. KPK akan melihat kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan aset dan asal usul aset. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.