SR, Surabaya – KPK tampak mendatangi gedung DPRD Surabaya, Senin (14/10/2024). Bukan soal penyidikan, ternyata kedatangan tiga supervisi KPK guna rapat koordinasi bersama anggota DPRD Surabaya terkait pemberantasan korupsi.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Wijanarko menyebut, kegiatan dilakukan guna mencegah terjadinya aksi korupsi di tempat yang harusnya menjalankan fungsi pengawasan.

“Kita roadshow ke DPRD agar tidak terjadi seperti yang sebelumnya,” ujarnya dalam rapat di ruang paripurna DPRD Surabaya.

Terlebih, berdasarkan statistik Tipikor per triwulan 1 2024, jumlah kasus korupsi yang menyangkut anggota DPR dan DPRD mencapai 352 kasus dan menempati peringkat kedua skala nasional setelah swasta dengan 449 kasus.

Adapun jenis korupsi terbanyak adalah gratifikasi atau penyuapan, disusul pengadaan barang dan jasa yang berada di peringkat kedua, lalu TPPU, penyalahgunaan anggaran, pungutan atau pemerasan, hingga perizinan.

“DPRD jumlah pelakunya tinggi karena oknum tidak mungkin korupsi sendiri. Kalau pengadaan barang dan jasa modusnya mark up lalu terlibat di pelaksanaannya,” tuturnya.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi kinerja Surabaya yang berhasil meraih angka memuaskan di tiap indikator pencegahan korupsi.

Satgas Pencegahan Direktorat 3 KPK  irawati menjelaskan, kesuksesan Kota Pahlawan menjaga tranparansi tercatat lewat beberapa indikator yakni MCP,  SPI, dan LHKPN.

Surabaya meraih skor 97 pada monitoring center for prevention (MCP), lalu survei penilaian integritas (spi) 2023 terkait level resiko berada di angka 79, 6 atau terjaga, dan menjadi instansi yang tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mencapai 91,54 persen.

“SPI dengan MCP harus berkorelasi positif alhamdulillah di Surabaya positif hasilnya. Kota Surabaya satu-satunya yang dapat predikat SAKIP AA dari kementerian,” tuturnya saat memaparkan materi.

Untuk itu pihaknya berharap DPRD dapat berkolaborasi dan sinergi dengan KPK melalui fungsi legislatif dan menjadi contoh untuk daerah lain.

“Kita ingin kolaborasi dan sinergi melalui fungsi bapak ibu di pengawasan dan penganggaran lalu kita dapat berjalan bersama. Saya harap Kota Surabaya bisa jadi best pratice untuk daerah lain,” ungkapnya.

Atas hal tersebut Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengucapkan terima kasihnya. Ia mengaku siap bersinergi dengan KPK dan turut mengawal perkembangan pemerintah Surabaya. “Korupsi yang sama-sama kita cegah dengan melakukan pengawasan, hak budgeting dan legislasi karena kami mitra kerja pemerintahan surabaya. Semua hal harus kita kawal,” sebutnya saat ditemui usai rakor bersama KPK. (hk/red)

Tags: asistensi, DPRD Surabaya, kpk, superradio.id