Kondisi Kebebasan Pers di Indonesia

Yovie Wicaksono - 30 April 2020
Ilustrasi. Aksi puluhan jurnalis di Surabaya mengecam aksi kekerasan oknum anggota TNI di Madiun, terhadap seorang jurnalis televisi di Madiun (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Jakarta – Lembaga pemantau Reports Without Borders (RSF) mencatat Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia berada di posisi 119 pada 2020, naik dari posisi 124 pada tahun sebelumnya.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan dalam diskusi online terkait kebebasan pers dan etika dalam jurnalisme, Kamis (30/4/2020), hal tersebut belum tentu mencerminkan situasi pers di Indonesia menjadi lebih baik.

“Tapi apakah itu situasinya lebih baik? Menurut saya belum tentu. Kalau melihat apa yang terjadi selama 2019 menurut saya situasi di dalam negeri tidak membaik dan kalaupun indeks kita tahun ini membaik, mungkin bukan situasi di dalam negeri yang membaik, tapi situasi di luar negeri yang makin buruk,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan menambahkan, hasil survei yang dilakukan Dewan Pers dibantu oleh peneliti dan konsultan menunjukkan dari tahun 2018 hingga 2020, indeks kemerdekaan pers Indonesia sudah mulai membaik.

“Tetapi dalam beberapa variable kriminalisasi dan perlakuan buruk pada wartawan itu masih buruk di Indonesia. Kemudian juga kesejahteraan masih menjadi masalah begitu juga pendidikan,” ujar Asep.

Dalam hal ini, Manan mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Dewan Pers sebagai salah satu upaya baik untuk mengukur dengan norma-norma timur tentang kebebasan pers.

“Walaupun saya mengerti metode di IKP itu masih banyak bolong, sehingga masih kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya,” ujar Manan.

Menurut Manan, situasi kebebasan pers sangat tergantung pada situasi politik. Seperti halnya pers itu cermin dari masyarakat, dan kebebasan pers adalah cermin dari sistim politik. “Tidak ada kebebasan pers di dalam sistim politik yang otoriter atau demokrasi dengan banyak tanda minus,” imbuhnya.

Manan mengatakan, faktor yang dapat mempengaruhi kebebasan pers adalah sistim yang korup, tingkat kemiskinan tinggi khususnya di kalangan pers, serta iklim ketakutan.

Terkait iklim ketakutan, hasil monitoring AJI menunjukkan, pers berada dalam ancaman dari berbagai sisi. Dimana dari segi regulasi, pers berhadapan dengan UU KUHP dan UU ITE yang selama ini sangat mudah memenjarakan jurnalis atau mengintimidasi jurnalis dengan pasal pencemaran nama baik.

“Tradisi impunitas yang terjadi di negara ini, dimana banyak kasus kekerasan terhadap wartawan itu tidak di adili dengan fair, seperti kasus Udin misalnya. Itu kasus impunitas yang membuat, dimana kebebasan mau hidup dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

Kemudian terkait kekerasan yang menjadi konsen besar bagi AJI karena jumlahnya masih sangat tinggi. Manan mengatakan, yang cukup merisaukan adalah pelaku kekerasan terhadap jurnalis banyak dari kalangan aparat kepolisian.

“Sebagian besar motifnya adalah karena polisi marah karena wartawan merekam polisi melakukan kekerasan. Padahal itu kan bagain dari fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh pers. Melakukan kekerasan bukan hanya pada wartawan tapi juga warga sipil itu juga pidana,” ujarnya.

“Bagaimana kita bisa mengharapkan pemerintah ini menghargai kebebasan pers dengan membuat regulasi yang mau mendukung kebebasan pers, dalam hak paling dasar saja yakni hak untuk hidup itu pemerintah tidak menghargai dengan tidak memproses hukum para pelaku,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Manan mengingatkan akan pentingnya kebebasan pers, dimana pers diharapkan menjadi kompas atau pemandu bagi masyarakat, ditunjukkan dengan pemberitaan yang akurat, berimbang, independen serta sebagai kontrol sosial. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.