SR, Kediri – Kementrian Sosial akan merelokasi semua warga yang tinggal di daerah terdampak bencana longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa timur. Penegasan ini disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada Superradio, di sela acara Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama di GOR Joyoboyo Kota Kediri, Senin (3/4/2017).

Khofifah mengatakan, semua warga yang terdampak bencana harus direlokasi, mengingat kondisi tanah yang rentan mengalami keretakan. Sebelumnya, Khofifah juga telah memberikan santunan kematian kepada dua korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sebesar Rp.15 juta untuk masing-masing ahli waris.

“Relokasi iya. 100 persen yang mengalami bencana longsor, masyarakatnya harus direlokasi,” ujar Khofifah.

Khofifah menambahkan, pihaknya juga terus berkordinasi dengan Bupati Ponorogo, agar segera mendata warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan untuk dapat diusulkan mendapat bantuan jaminan hidup.

Bantuan hidup akan dicairkan setelah masa tanggap darurat. “Tanggap darurat berjalan sampai 14 hari. Datanya siapa yang mendapat jaminan hidup harus ada SK dari Bupati. Sebetulnya, terhitung dari 1 April sudah bisa dicairkan asalkan datanya sudah di SK Bupati,” terangnya.

Untuk pemenuhan kebutuhan logistik seperti matras dan lainnya, pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp.1,3 miliar yang diperuntukan bagi bencana longsor di Ponorogo Jawa Timur.

Kementrian Sosial juga telah melakukan pendataan. Disebutkan, bencana longsor di Ponorogo ini telah mengakibatkan 28 warga hilang. Perkembangan terbaru, hingga kini telah ditemukan tiga korban meninggal dunia. Dua korban sudah berhasil di identifikasi jasadnya. Satu lainnya masih proses identifikasi. Peristiwa longsor ini juga menimbun 22 rumah warga. (fl/red) ‎

Tags: kediri, khofifah, longsor, mensos, NU, ponroogo