Kemendikbud Pastikan UN Diganti

Yovie Wicaksono - 14 December 2019
Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana (kedua kiri) dan anggota Komisi X DPR Putra Nababan (ketiga kanan) dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019). Foto : (Antara)

SR, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan rencana penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan terus berjalan meski bila terjadi penggantian pucuk pimpinan kementerian tersebut.

“Kami bersama-sama dengan Komisi X (DPR) akan memastikan bahwa ini merupakan kebijakan, nanti bersama Komisi X akan merumuskan bersama-sama grand design seperti apa yang bisa menjadi tolak ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana ketika ditemui Antara usai diskusi di Jakarta Pusat pada Sabtu (14/12/2019).

Hal itu ditegaskan, karena terdapat kekhawatiran rencana penggantian UN tidak akan terjadi bila muncul skenario penggantian pucuk pimpinan Kemendikbud.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan rencana untuk mengganti format Ujian Nasional yang berlaku saat ini menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Rencana itu, menurut Nadiem, baru akan dilaksanakan pada 2021 sementara pada 2020 siswa-siswa akan tetap mengikuti Ujian Nasional seperti yang berlaku selama ini.

Sementara itu, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra Nababan yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, untuk memastikan bahwa rencana itu akan tetap berjalan, diperlukan peta jalan yang komprehensif.

“Sekarang apa yang disampaikan oleh saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu baru berupa pernyataan, oleh karena itu dalam rapat 7,5 jam di Komisi X kemarin kita minta saudara menteri menyediakan kajian yang sudah dilakukan terhadap (rencana) penghapusan UN,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

Tidak hanya berhenti sampai kajian, menurut Putra, agar rencana itu tetap berjalan meski bila Mendikbud Nadiem tidak menjabat lagi maka diperlukan cetak biru komprehensif terkait rencana tersebut.

“Cetak biru itu diperlukan terkait beberapa hal diantaranya kurikulum pendidikan yang akan diberlakukan dan peningkatan kemampuan guru,” ujarnya. (*/ant/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.