Jombang Terapkan Program Perlindungan Anak Integratif

Yovie Wicaksono - 21 March 2019
Bupati Jombang Mundjidah Wahab saat menerima kunjungan Chief of Child Protection UNICEF Indonesia Amanda Bissex, di Jombang, Jawa Timur. Foto (Istimewa)

SR, Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang berencana menerapkan program perlindungan anak dengan pendekatan integratif dan komprehensif demi mencegah kekerasan anak dan menyediakan kawasan yang ramah bagi mereka untuk beraktivitas.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur program perlindungan anak. Hal ini diwujudkan dalam regulasi pemerintah yang sudah digulirkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

“Makanya kami sudah lima tahun berturut-turut meraih predikat sebagai kota layak anak,” kata Mundjidah di Jombang kepada Antara, Kamis (21/3/2019).

Sebelumnya, Mundjidah juga telah menerima kunjungan Chief of Child Protection UNICEF Indonesia Amanda Bissex.

Menurut dia, untuk penerapan infrastruktur perlindungan anak harus didukung oleh semua sektor yang ada di Jombang. Untuk itu, semua organisasi perangkat daerah (OPD) dikerahkan untuk saling bersinergi dalam menjalankan mandat tersebut.

Mundjijah juga mengatakan, di Jombang ada banyak forum anak yang tetap aktif menyebarkan kegiatan positif bagi anak. Salah satunya yang dilakukan Forum Anak Jombang (FAJ) yang diikuti siswa dari berbagai sekolah. Mereka melakukan pengembangan skill anak-anak hingga ke 380 an desa di Jombang.

“Kami juga ada sekolah dan madrasah yang memang menerapkan konsep ramah anak. Termasuk juga penanganan anak jalanan serta putus sekolah yang sudah dijalankan,” kata dia.

Ia juga berharap, ke depan semakin banyak lembaga yang memperhatikan pendidikan anak-anak. Dirinya ingin menerapkan enam komponen yang disyaratkan dalam program kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) secara optimal.

Keenam komponen tersebut meliputi kebijakan atau payung hukum, ketersediaan layanan terpadu, sumber daya manusia pelaksana, mekanisme kerja antar lembaga, anggaran yang memadai, dan sistem data yang mendukung.

“Semua OPD memang harus bergerak bersama-sama. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena ini menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan program. Kami minta UNICEF melakukan pendampingan teknis,” kata Mundjijah.

Sementara itu, model PKSAI ini sedang diujicobakan di lima kabupaten/kota di Indonesia. Di Jawa Timur rencananya program ini akan diterapkan di Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, dan Kabupaten Jombang. Program ini juga akan direplikasi di 111 kabupaten kota di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh mengakui sumber daya manusia pelaksana menjadi kendala tersendiri untuk menangani tingginya angka kekerasan anak di wilayah Jombang.

“Kami sebelumnya memiliki satu pekerja sosial (peksos), tapi sudah pindah dan itu sangat kurang. Kami memerlukan paling tidak 10 pekerja sosial untuk menangani masalah perlindungan anak di seluruh wilayah Jombang,” kata Moch Saleh.

Pihaknya mengatakan dengan keterlibatan pekerja sosial itu nantinya bisa dikembangkan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan risiko pada anak, khususnya penelantaran anak, eksploitasi, perlakuan salah dan kekerasan. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.