Jatim Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Kusnadi : Harus Tetap Dipertahankan

Yovie Wicaksono - 25 May 2022

SR, Surabaya – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang berhasil mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2015.

“Pemerintahan Provinsi Jatim dengan perolehan opini WTP tentunya saya bahagia. Kedepannya siapapun Gubernurnya, pimpinan DPRD nya, kita harus tetap mempertahankan capaian ini,” ujar Kusnadi saat ditemui usai rapat Paripurna DPRD Provinsi Jatim, Rabu (25/5/2022). 

Menurutnya, perolehan ini adalah pelecut semangat bagi seluruh pihak untuk terus bekerja maksimal untuk rakyat.  “Itu adalah tugas pemerintahan dalam hal ini Gubernur dengan OPD nya dan tugas kami melakukan pengawasan, hal-hal yang kurang untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya dalam rapat paripurna, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021. Dan Pemprov Jatim berhasil memperoleh opini WTP.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional, mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Capaian ini bisa diperoleh, jika Pemerintah Daerah memenuhi 4 indikator yang ditentukan. 

Yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Ungkapan apresiasi juga diungkapkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Akhsanul Khaq. Ia mengatakan, kinerja Pemprov Jatim menunjukan komitmen untuk terus mendorong kemajuan di Jawa Timur. “Kami berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan,” ujarnya.

Namun, ia tetap mengingatkan, bahwa masih ada catatan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan terutama pada pendataan di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Sehingga diharapkan untuk segera ditindaklanjuti.

“Kebijakan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya membaik. Belum ada perencanaan yang maksimal di Kabupaten/Kota, belum memiliki keakuratan data sasaran penerima manfaat,” ujarnya. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.