Jaringan Disabilitas Bertemu Khofifah, Bahas Kesetaraan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual

Yovie Wicaksono - 25 January 2022
Direktur LBH Disabilitas Jawa Timur, Hari Kurniawan bersama Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Delapan orang perwakilan kelompok jaringan disabilitas mendatangi Gedung Negara Grahadi, Selasa (25/1/2022). Mereka bertemu Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk membicarakan perubahan Peraturan Daerah (Perda) bantuan hukum untuk disabilitas.

Usulan perubahan tersebut, merujuk pada kondisi Jatim yang saat ini tengah menghadapi keadaan darurat kekerasan. Perda yang ada saat ini masih belum melihat dari perspektif disabilitas, sehingga dalam prakteknya masih minim perlindungan kepada korban perempuan dan anak penyadang difabel. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan disabilitas.

Berdasarkan data LBH Disabilitas Jatim, tercatat ada 15 pengaduan yang masuk di tahun 2021. “Kita sudah menerima pengaduan dalam minggu ini 6 orang perempuan disabilitas menjadi korban di wilayah Jawa Timur dan yang kemarin sempat viral di Nganjuk sampai hamil dan sempat laporannya ditolak oleh Polres Nganjuk,” ujar Direktur LBH Disabilitas Jawa Timur, Hari Kurniawan.

Pria yang akrab disapa Wawa ini meminta Gubernur Jatim bersama jajarannya untuk mengubah ketentuan Perda bantuan hukum, serta melibatkan perwakilan disabilitas dalam penyusunannya.

“Kita mendesak Gubernur dan jajarannya agar mengubah Perda Bantuan Hukum. Perda tersebut  tidak ada perspektif disabilitas dan tidak melihat dari sisi Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas,” terangnya.

Ditambahkan, Perda tersebut juga tidak memerhatikan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Kemudian di Perda nomor 3 tahun 2014 terkait pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur, juga tidak memiliki perspektif terhadap perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Wawa berharap, setelah pertemuan ini, akan ada kelanjutan perancangan perubahan Perda yang memiliki perspektif disabilitas, termasuk pada penyediaan juru bahasa isyarat, aksesibilitas di peradilan, hingga bantuan anggaran dana selama proses hukum berlangsung.

“Anggaran juga harus dibicarakan nanti di Perda itu, sehingga tidak ada kesulitan lagi jika penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual dan dia mengalami kehamilan, ada tes DNA dan itu dibiayai oleh APBD,” tandasnya. (hk/red)

 

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.