SR, Surabaya – Pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, relawan, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran untuk saling melengkapi.

Dalam usaha itu Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) mengumpulkan banyak pihak menyelenggarakan diskusi dalam proses refleksi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Jawa Timur (Jatim). Tujuannya membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana.

Sekretaris Jenderal FPRB Jatim Sudarmanto mengatakan, refleksi diperlukan agar keberhasilan tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Refleksi bertujuan untuk melihat perubahan nyata yang terjadi, mengukur manfaatnya, mengevaluasi kekuatan jejaring, serta memastikan keberlanjutannya,”kata Sudarmanto.

Menurutnya, FPRB perlu terus diperkuat sebagai wadah kolaborasi multipihak yang terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan. Hubungan FPRB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), misalnya, perlu dibangun sebagai kemitraan strategis.

“FPRB dan BPBD harus membangun sinergi dan komunikasi yang baik agar dapat berjalan beriringan,” ujarnya.

Penguatan kelembagaan menjadi penting karena keberadaan FPRB di tingkat kabupaten/kota tidak selalu berada pada kondisi yang sama. Sebagian forum telah berjalan aktif, sementara sebagian lainnya masih menghadapi persoalan kelembagaan, sumber daya, pendanaan, kaderisasi, kemitraan, inklusivitas, maupun advokasi kebijakan.

Persoalan pendanaan juga menjadi tantangan tersendiri. FPRB tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi perlu mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak. Kolaborasi dengan dunia usaha, misalnya, dapat membuka dukungan sumber daya sekaligus memperluas keterlibatan sektor swasta dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Perwakilan unsur dunia usaha FPRB Jawa Timur, Ratna Ningsih, mengatakan kontribusi sektor usaha selama ini masih banyak terlihat pada fase tanggap darurat. Karena itu, keterlibatan dunia usaha perlu diperluas hingga tahap prabencana, ketika upaya membangun ketangguhan dan mengurangi risiko dapat dilakukan sebelum bencana terjadi.

Kolaborasi tersebut tidak harus selalu berbentuk dukungan pendanaan. Pengetahuan, teknologi, keahlian, jaringan, dan kapasitas yang dimiliki masing-masing pihak juga dapat menjadi sumber daya penting bagi pengurangan risiko bencana.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan perlu berjalan seiring dengan perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat. Guru Besar Geologi UPN Veteran Yogyakarta Prof Eko Teguh Paripurno mengingatkan bahwa keberhasilan PRBBK tidak cukup diukur dari jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) atau banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Ketangguhan sejati harus terwujud dalam bentuk pengetahuan, kemandirian pengambilan keputusan, serta tindakan antisipatif warga secara nyata,”ujarnya.

Pandangan tersebut mengubah cara melihat keberhasilan program ketangguhan masyarakat. Sebuah desa tidak cukup hanya memiliki dokumen, struktur, atau status sebagai Destana. Yang lebih penting, apakah masyarakat memahami risiko bencana di sekitarnya, mengetahui apa yang harus dilakukan ketika ancaman muncul, mampu mengambil keputusan, dan dapat melindungi kelompok yang paling rentan.

Risiko bencana juga tidak selalu mengikuti batas administratif. Ancaman di daerah aliran sungai, kawasan gunung api, pesisir, maupun kawasan perkotaan dan industri dapat saling terhubung. Karena itu, kerja sama antardaerah dan antarlembaga menjadi penting agar pengelolaan risiko tidak terhambat oleh batas wilayah pemerintahan.

Keberlanjutan menjadi bagian penting dari pendekatan tersebut. Partnership and Program Implementation Manager SIAP SIAGA Jawa Timur Mambaus Su’ud menekankan bahwa masyarakat harus menjadi bagian utama dalam membangun ketangguhan, sementara pihak luar berperan mendukung proses tersebut.

Melalui pengembangan model Destana Inklusif bersama Konsorsium Destana, SIAP SIAGA menggabungkan pengurangan risiko bencana dengan adaptasi perubahan iklim, ketangguhan ekonomi, dan inklusi sosial.

Pendekatan ini membantu masyarakat dan pemerintah desa melihat bahwa risiko bencana berkaitan erat dengan keberlanjutan kehidupan sehari-hari, termasuk mata pencaharian dan kondisi ekonomi masyarakat.

Pengalaman pendampingan di sejumlah desa menunjukkan adanya perubahan cara pandang. Risiko bencana mulai dihubungkan dengan strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian dan kehidupan masyarakat.

Menurut Mambaus, pembelajaran tersebut perlu terus dijaga meskipun pendampingan atau dukungan program pada akhirnya berhenti. Sistem, pengetahuan, dan kapasitas yang telah dibangun perlu dikelola oleh aktor lokal, termasuk FPRB.

Dengan demikian, keberhasilan sebuah program tidak berhenti ketika kegiatan selesai. Ukuran keberlanjutannya justru terlihat dari kemampuan masyarakat dan lembaga lokal untuk melanjutkan apa yang telah dibangun, menyesuaikannya dengan kebutuhan setempat, dan mengembangkan kapasitasnya secara mandiri.

Pada akhirnya, ketangguhan masyarakat bukanlah hasil dari satu kegiatan atau satu lembaga. Ketangguhan tumbuh dari proses yang terus berlangsung. Masyarakat yang memahami risiko bencana, pemerintah yang mendukung, FPRB yang mampu menghubungkan berbagai pihak, serta dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan relawan yang berkontribusi sesuai kapasitasnya.

Karena itu, penguatan FPRB bukan semata-mata tentang membangun organisasi. Yang lebih penting adalah membangun ruang agar berbagai pihak dapat bekerja bersama, berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta memastikan upaya pengurangan risiko bencana terus hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/red)

 

Tags: FPRB, ketangguhan warga, kolaborasi, miktigai bencana, superradio.id