Formula Pengganti PSBB Surabaya Raya akan Diumumkan Hari Ini

Yovie Wicaksono - 8 June 2020
Pemeriksaan di check point pintu masuk perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Bundaran Waru pada hari pertama, Selasa (28/4/2020), pemberlakuan PSBB di Surabaya. Foto : (Instagram Dishub Surabaya)

SR, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Forkopimda Jatim, serta Forkopimda Surabaya Raya, yang terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, terkait putusan penghentian kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono mengatakan, masing-masing kabupaten/kota, telah mengusulkan formula untuk mengganti PSBB Tahap III yang diusulkan tidak lagi diperpanjang. Dimana formula tersebut tetap sebagai upaya menekan angka penyebaran Covid-19.

“Kalau di Gresik disebut PPK (Pengetatan Protokol Kesehatan). Sedangkan untuk yang di Sidoarjo disebut Masa Transisi Menuju New Normal. Judulnya beda-beda,” ungkap Heru, Senin (8/6/2020).

Sedangkan untuk Kota Surabaya, menurut Heru masih belum menawarkan formula pengganti PSBB tersebut. Lantaran putusan dihentikan atau diteruskannya kebijakan PSBB tersebut, akan diungkapkan pada 15.00 WIB nanti.

“Surabaya belum. Nanti jam 3 (15.00 WIB) semua membawa Perwali sama Perbup-nya untuk disampaikan kepada Gubernur, Pak Kapolda, Pangdam,” tuturnya.

Heru melanjutkan, sebelumnya rakor untuk membahas dan mematangkan Perbub maupun Perwali jelang putusan kebijakan baru pengganti PSBB telah dilakukan pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Namun keputusan akan dilakukan hari ini, Senin (8/6/2020).

“Kemarin digodok secara teknis sampai jam setengah 1 (dini hari), nanti jam 3 (15.00 WIB) diputuskan,” tambahnya.

Namun yang pasti, kata Heru, Kepala Daerah Surabaya Raya, mulai dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, sepakat untuk tidak memperpanjang masa PSBB.

“Usulannya seperti itu (Menghentikan PSBB). Namun keputusannya belum karena ada beberapa alasan,” ungkapnya.

Kebijakan pelaksanaan PSBB, sebagaimana yang tercantum di WHO, sekurangnya ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Namun, kata Heru, untuk 6 syarat ini hampir seluruh wilayah belum menerapkan dengan baik sehingga belum layak menuju tatanan kehidupan baru.

“Meski begitu, ada beberapa syarat juga yang sudah terpenuhi. Seperti keikutsertaan masyarakat, ada kampung tangguh wani Surabaya. Selain itu juga sudah terus melakukan kesiapan terhadap fasilitas kesehatan. Ini kita sudah punya,” ucapnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.