Eri Cahyadi – Armuji Bantah Adanya Mahar Rp50 Miliar

Yovie Wicaksono - 30 September 2020
Eri Cahyadi - Armuji menggelar deklarasi di Taman Harmoni, Surabaya, Rabu (2/9/2020) sore. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah dengan keras tentang  isu adanya mahar politik sebesar Rp50 miliar dalam pencalonannya melalui PDI Perjuangan di Pilwali Surabaya 2020.

“Itu fitnah. Saya mendapatkan rekomendasi tidak pakai mahar. Tidak ada permintaan dari PDI Perjuangan. Serupiah pun tidak ada. Ini adalah partai yang tertib, yang selalu taat asas,” ujar Eri.

“Wah, dari mana uang sebesar itu? Tidak masuk akal Rp 50 miliar untuk rekomendasi,” imbuhnya.

Eri mengatakan, PDI Perjuangan adalah partai yang tertib dan tanpa mahar. Sehingga bisa melahirkan sosok seperti Wali Kota Bambang DH dan Wali Kota Tri Rismaharini yang sudah diakui reputasinya di level nasional dan internasional.

“Saya bersyukur mendapatkan amanah dari PDI Perjuangan menjadi Calon Wali Kota Surabaya meneruskan perjuangan Bu Risma. Dengan tanpa mahar, kami tidak perlu repot mencari balik modal. Itu pula yang terjadi pada Bu Risma yang direkomendasi PDI Perjuangan dua kali dalam Pilkada 2010 dan 2015. Sehingga Bu Risma memimpin Surabaya selama 10 tahun dengan tanpa beban,” sambung Eri.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menyerahkan sepenuhnya beredarnya isu tersebut ke DPC PDI Perjuangan Surabaya.

“Yang jelas saya sudah tegaskan bahwa mahar tidak ada sama sekali. Untuk langkah selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya,” tegas Eri.

“Sejak Wali Kota Pak Bambang DH hingga Bu Risma, saya dididik bahwa untuk mewujudkan tujuan yang baik harus pula diawali dengan perbuatan yang baik, tidak dengan memberikan sesuatu hanya untuk mewujudkan tujuan,” tambah Eri.

Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Armuji mengatakan, keliru besar jika menyebut ada proses transaksi politik alias mahar dalam pencalonan di sebuah Pilkada.

“Saya ini puluhan tahun di PDI Perjuangan. Pernah ditugaskan ikut mensukseskan calon kepala daerah. Saya juga dicalonkan menjadi Ketua DPRD di mekanisme internal partai. Tidak ada itu yang namanya harus bayar ke DPP PDI Perjuangan untuk dapat rekomendasi,” tegasnya.

“Justru kalau mau coba main-main menyerahkan mahar, kita sendiri bisa digorok alias dipecat oleh DPP PDI Perjuangan,” imbuh Armuji.

Saat ini DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya bergerak mencari data-data penunjang terkait tuduhan tersebut dan akan menyiapkan langkah hukum.

“Kami sudah membentuk tim sejak hari Minggu lalu, tim dipimpin Wakil Ketua Bidang Kehormatan Syukur Amaluddin. Sejumlah pihak akan dipanggil dan diklarifikasi,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

“Kami juga menyiapkan langkah hukum, melaporkan fitnah ini karena telah mencoreng kehormatan Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan,” imbuh pria yang akrab disapa Awi ini.

Adi menilai, fitnah-fitnah seperti itu sengaja diluncurkan menjelang Pilkada dan kemudian digoreng.

“Maklum saja, mungkin karena ada pihak yang sedang kebingungan melihat elektabilitas Mas Eri Cahyadi dan Cak Armuji yang terus naik meninggalkan kompetitornya,” pungkas Adi.

Sebelumnya, beredar luas rekaman berdurasi 6 menit 12 detik yang menyebutkan jika pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Eri Cahyadi – Armuji membayar ke DPP PDI Perjuangan senilai Rp 50 miliar untuk mendapatkan rekomendasi.

“Pertama dan yang utama, kami tegaskan itu fitnah. Fitnah besar. PDI Perjuangan adalah partai tanpa mahar. Kami disatukan dalam ideologi dan kerja-kerja kerakyatan, bukan politik transaksional,” ujar Adi.

Adi menegaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah sosok yang mengharamkan adanya politik transaksional di tubuh partai berlambang kepala banteng tersebut. Bahkan, sanksi pemecatan berlaku seketika bagi kader yang terbukti menyalahgunakan wewenang. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.