SR, Surabaya – Tingginya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia khususnya di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jawa Timur. Adanya sosialisasi sampai tingkat bawah dinilai penting sebagai upaya pencegahan TPPO, bahkan perlu didirikan posko pengaduan dan pengaduan online untuk mendata pengaduan TPPO.

“Paling banyak kan ada di tingkat desa atau pelosok. Perlu ada sosialisasi secara masif dan aktif tentang TPPO. Jangan sampai ada peningkatan hal tersebut,” ujar anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari, Rabu (28/6/2023).

Ia mengatakan, untuk pencegahan, peran aktif kepala desa untuk mencari informasi terkait warganya yang akan mengajukan izin untuk bepergian luar negeri atau luar pulau menjadi hal yang sangat penting.

“Bisa ditanya lebih dalam urusan warganya jika mengajukan perjalanan ke luar negeri atau luar pulau. Dengan memberikan sosialisasi ke warganya juga persyaratan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang benar. Jangan sampai warganya jadi korban TPPO,” katanya.

Sedangkan untuk sektor pemerintah, lanjut wanita yang juga aktif di sejumlah lembaga sosial ini mengatakan, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang benar-benar penyalur tenaga kerja terutama ke luar negeri.

“Periksa perizinannya, dan cek bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan pekerja migran yang akan diberangkatkan. Bahkan jika mereka ada izinnya mati bisa ditutup,” tutur politisi asal Jember – Lumajang ini.

Ia menambahkan, dengan gencarnya langkah-langkah tersebut, pihaknya optimis bisa menekan adanya TPPO dimana bisa mencegah tingginya warga Jawa Timur menjadi korban TPPO. (*/red)

Tags: Cegah TPPO, Dprd jatim, Hari Putri Lestari, sosialisasi, TPPO