Diduga Bangunan Cagar Budaya, Tim BPCB Jatim Datangi Belasan Bangunan di Kediri

Yovie Wicaksono - 25 June 2019
Gereja Merah Kediri, Jawa Timur. Foto : (Istimewa)

SR, Kediri – Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Timur (Jatim), mendatangi sekitar 13 titik tempat atau bangunan di kota Kediri yang diduga sebagai bangunan cagar budaya, pada Senin (24/6/2019).

Dokumentasi Publikasi Pengkaji Pelestari Cagar Budaya, Riski Susanti mengatakan, kedatangannya bersama tim ke kota Kediri merupakan rangkaian dari Program Kerja BPCB Jatim, berupa kegiatan pendataan sejumlah bangunan yang diduga sebagai cagar budaya.

“Tahun ini kegiatan kita ke kota Kediri untuk mendata bangunan-bangunan yang diduga cagar budaya,” ujar Riski.

Riski mengatakan, pihaknya menggunakan kata istilah ‘diduga cagar budaya’, karena masih diperlukan kajian data terlebih dahulu sebelum nantinya ditetapkan.

“Karena belum ditetapkan, maka kita pakai istilah diduga cagar budaya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Tim BPCB Jatim mentarget ada 13 bangunan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya yang perlu dikaji, diantaranya bangunan Gereja Merah, Kantor Polres Kediri Kota, Rumah Dinas Kapolresta Kediri, Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, SMAN 1 Kota Kediri, Kantor BI Kediri, Stasiun Kediri serta struktur jembatan lama.

Beberapa bangunan tersebut hingga kini masih dipakai dan difungsikan oleh pemiliknya. Riski menjabarkan beberapa parameter yang digunakan sebagai acuan dikatakan bangunan cagar budaya, yakni merujuk pada usia bangunan tersebut, lagam gaya arsitektur yang mewakili masanya, serta nilai penting yang dikandung, semisal bangunan yang dulunya ditempati oleh tokoh atau pejabat pemerintah.

Disamping itu, juga ada  bangunan atau fasilitas yang dikerjakan oleh pemerintah pendukung prasarana seperti sekolah, dan gereja. Ia tidak memungkiri jika selama pelaksanaan tugas berlangsung di lapangan sebelumnya  ada pemilik yang menolak tempatnya untuk didata sebagai cagar budaya.

Ini dikarenakan masih adanya pola pikir dari masyarakat yang merasa khawatir jika bangunan miliknya ditetapkan sebagai cagar budaya nantinya tidak bisa dipugar.

“Proses kita mendata itu kan didahului melalui proses perizinan. Nah ketika di izinkan baru kita mulai mendata. Ketika tidak di izinkan ya kita tidak bisa mendata. Karena si pemilik atau penguasa tidak memberi izin kepada kita kan. Sebenarnya banyak pemilik atau pengelola, atau pun penguasa bangunan itu yang ketakutan. Kalau bangunan saya di data sebagai cagar budaya, nanti gak bisa begini gak bisa begitu untuk merubah. Nah ini perlu sebenarnya ada semacam sosialisasi tentang UU Pelestarian,” ujarnya.

Ia berharap setelah pendataan ini selesai, nantinya ada upaya proses penetapan cagar budaya, yang dilakukan oleh pimpinan kepala daerah bupati atau wali kota.

“Dari hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur itu, timbul rekomendasi. Rekomendasi ini dibawa kepada  Wali Kota Kediri. Saya bicara dalam konteks kota Kediri, untuk nanti dijadikan pertimbangan dalam penetapanya. Jadi prosedurnya seperti itu,” ujarnya.

Sekedar informasi, jika dibandingkan dari daerah lain di Jawa Timur, seperti Surabaya, Bondowoso, Kabupaten Kediri, Bojonegoro dan Ponorogo, kota Kediri hingga kini belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya .

“Tim Ahli Cagar Budaya untuk saat ini, kota Kediri belum ada. Tapi diharapkan kota Kediri punya, karena Kabupaten Kota itu harus memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Semantara ini masih pakai Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi,” tandasnya. (rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.