SR, Jakarta – Desk Koordinasi Pemilihan Umum (Pemilu) Kemenko Polhukam diharapkan mampu mendeteksi secara dini berbagai potensi permasalahan yang dapat mengganggu atau bahkan menggagalkan tahapan Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto dalam Rapat Koordinasi “Desk Koordinasi Pemilu Kemenko Polhukam Dalam Rangka Pembahasan Perkembangan Situasi dan Kondisi Terkini Tahapan Pemilu Tahun 2024” di Jakarta, Jumat (22/9/2023).

“Hal mendasar yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana kita mampu mendeteksi secara dini serta mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang mungkin dapat terjadi terkait dengan tahapan Pemilu itu sendiri,” kata Heri.

Dikatakan, ada beberapa strategi yang bisa menjadi acuan terkait dengan potensi kerawanan pemilu. Namun di sisi lain, Pemilu serentak 2024 ini menjadi yang pertama dalam sejarah Pemilu di Indonesia, bahkan dunia.

“Kalau kita membandingkan dengan pemilu tahun 2019 tentu sangat berbeda. Pemilu tahun 2019 hanya 34 Provinsi, sekarang sudah bertambah empat daerah otonomi baru di Provinsi Papua. Daerah otonomi ini masih sangat baru, pekerjanya juga,  pejabat-pejabatnya juga baru dan saya yakin KPU dan Bawaslu di sana juga masih baru semua dan ini tentu tantangan tersendiri,” kata Heri.

Kemudian dari sisi Daftar Pemilih Tetap juga sangat berbeda, begitu juga dengan jumlah TPS (tempat pemungutan suara) jauh lebih banyak. Selain itu partai politik yang ikut juga bertambah.

Heri juga menyoroti tentang gangguan kesehatan penyelenggara yang menjadi isu nasional ketika Pemilu 2019 lalu. Selain itu juga mengenai perubahan jadwal tahapan pemilu yang sedang dibahas. Disampaikan bahwa Desk Pemilu masih menunggu informasi terkait hal tersebut.

Personil pengamanan keamanan juga menjadi salah satu isu yang penting. Karena kalau sebelumnya Pilkada hanya dilaksanakan di beberapa provinsi, namun pada tahun 2024 mendatang semua provinsi serentak melaksanakan Pilkada.

“Pertanyaannya, sejauh mana kita menyiapkan unsur pengaman kita di tengah kekuatan TNI-Polri yang saya yakin juga tidak cukup untuk mengamankan semuanya? Karena begitu diamankan di tempatkan di beberapa kabupaten cadangannya juga harus disiapkan,” kata Heri.

“Kita berharap agar bisa memberikan skemanya apabila terjadi satu tragedy spot di suatu wilayah, apa tindakan-tindakannya, bagaimana simulasinya, itu saya pikir harus diantisipasi,” sambungnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri instansi terkait seperti Lemhannas, KPU, KASN, KSP, dan sebagainya. Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI, Reni Mayerni menyampaikan bahwa Pemilu 2024 ini unik dan menarik. Karena merupakan pemilu terbesar kaum milenial atau generasi Z. Kemudian juga pemilu terbesar bagi kaum perempuan, pemilu terbesar bagi kaum Urban ( kota), dan juga dalam pengunaan teknologi AI.

KPU sendiri menyoroti mengenai sejumlah hal seperti jadwal tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, serta pendistribusian surat suara.

Kemudian dari KASN juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan netralitas ASN. Tercatat bahwa sepanjang 2023 ada 122 ASN yg dilaporkan, 65 laporan terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. (ns/red)