Daniel Rohi Minta Gubernur Jatim Segera Keluarkan Pergub Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman

Yovie Wicaksono - 26 November 2020
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi meminta agar Gubernur Jatim segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pembangunan dan pemberdayaan perfilman di Jatim. 

Permintaan ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur yang sudah disahkan pada 2014.

Ia mengatakan, keberadaan Perda tersebut seharusnya sudah ditindaklanjuti atau di payung hukum yang kuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang lebih teknis sifatnya agar Perda tersebut fungsional dalam mendorong dan memfasilitasi berkembangnya Industri Film di Jawa Timur. 

“Ketersediaan regulasi sangatlah penting, mengingat materi dalam Perda tersebut sangat komprehensif mencakup kegiatan perfilman dan usaha perfilman. Maka dari itu sangat dibutuhkan oleh keseluruhan ekosistem perfilman mulai dari produser, pegiat, pasar dan masyarakat selaku konsumen,” ujarnya, Rabu (25/11/2020).

Menurutnya, untuk memajukan industri film setidaknya ada tiga syarat, yakni pertama tersedianya regulasi yang responsif dan akomodatif terhadap industri perfilman. Kedua, terbangunnya ekosistem perfilman yang sehat meliputi pengembangan pasar (bioskop), peningkatan produksi (kuantitas dan kualitas) peningkatan kecerdasan masyarakat untuk mengapresiasi film, dan terakhir adalah terjalinnya sinergitas elemen terkait untuk memproduksi film.

Apabila nanti Pergub sudah dikeluarkan, ia mengatakan, untuk anggarannya bisa dimasukan atau diikutkan di Dinas Pariwisata Jatim yaitu  dalam bidang Seni Kreatif. Bisa juga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Ia menambahkan, perlu juga digagas suatu konsep yang sifatnya menyeluruh, akomodatif dan antisipatif terhadap masa depan, karena industri film sangat dinamis dan cakupannya sangat luas. 

Konsep tersebut mesti tertuang dalam semacam rencana induk pengembangan perfilman Jawa Timur, sehingga pengembangannya bisa terarah dan terukur. 

“Semua pihak yang terlibat dalam industri ini perlu memberikan masukan pemikiran dan bersinergi dengan Pemprov Jatim, sehingga konsep yang dibuat dapat menjawab kebutuhan kekinian dan menjangkau masa depan, karena Industri ini sangat mendorong perekonomian dan sejalan dengan budaya atau gaya hidup kekinian yang disebut 4S. Yakni Sugar (kuliner), Skin (kecantikan), Sun (Pariwisata) dan Screen (gadget/teknologi informasi),” pungkas politisi asal fraksi PDI Perjuangan ini. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.