China Tidak Punya Hak Klaim Perairan Natuna

Yovie Wicaksono - 3 January 2020
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan resmi. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, secara hukum internasional, China tidak memiliki hak mengklaim Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka. Pemerintah pun akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara.

“Kalau secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna),” kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (3/1/2020).

Ia mengungkapkan kalau sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam,  dan Taiwan di Laut China Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

“Keputusannya China tidak punya hak atas itu semua dan itu semua konfliknya bukan dengan Indonesia, (tetapi) dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” katanya.

Selain itu, berdasarkan  United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

“Itu ditetapkan oleh UNCLOS, itu satu unit PBB yang menetapkan perbatasan tentang wilayah air antar negara sudah diputuskan,” jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait telah melakukan rapat koordinasi membahas tentang permasalahan di Perairan Natuna. Dalam rapat tersebut, ia mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil pihak China dan terus melakukan konsultasi-konsultasi lanjutan.

“Saya kira itu, yang penting kita punya kedaulatan yang harus kita jaga,” katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia.

Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu UNCLOS 1982. Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partij dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

“Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” kata Retno.

“Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna,” sambungnya. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.