SR, Pasuruan – Kepala Sekolah yang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga dan menguatkan mutu pendidikan, menjadi sebuah harapan besar guna memastikan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan di Kota Pasuruan tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

Terkait hal tersebut, Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) bekerjasama dengan Unicef melakukan peningkatan kapasitas kepala sekolah mitra bersama dalam bentuk Pelatihan Manajemen Pendidikan Inklusif Bagi Kepala Sekolah, di Pasuruan, pada 13 – 15 Januari 2020.

Direktur LPKIPI, Lutfi Firdausi mengatakan, pelatihan ini sebagai kampanye agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan semua anak tanpa diskriminasi dengan keterlibatan pihak sekolah, orang tua dan masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Pasuruan.

“Diharapkan nantinya para kepala sekolah yang hadir dapat melakukan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK), melakukan review rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang berorientasi pada layanan inklusif di sekolah, memahami strategi pembelajaran inklusif, strategi pendampingan kepada guru, serta bagaimana cara menggalang dukungan masyarakat untuk pengembangan pendidikan inklusif di sekolahnya,” ujarnya, Senin (13/1/2020).

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan, Adisty Dwipayanti Raharto yang membuka pelatihan tersebut mengatakan, undang-undang secara jelas telah menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Oleh sebab itu, ia berharap ABK yang sering mendapat diskriminasi, terutama dalam bidang pendidikan, dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

“Karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu mereka tidak diterima oleh lingkungan, terutama kalau ABK itu masuk di sekolah umum. Terkadang yang tidak menerima sebenarnya bukan sekolahnya, karena kita sudah deklarasi sebagai kota inklusi, tapi orang tua dari anak yang lain, saya rasa itu yang saat ini menjadi permasalahan utama,” ujarnya.

Ia mengatakan, melalui PKK, pihaknya akan melakukan kampanye kepada masyarakat, terutama ibu-ibu agar permasalahan tersebut dapat diatasi bersama.

Dengan dilaksanakannya pendidikan inklusi ini, ia berharap, dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan pendidikan di Kota Pasuruan, karena pendidikan merupakan hak setiap anak dan menjadi salah satu awal sebagai terbentuknya tunas-tunas bangsa yang berpotensi.

“Kita tidak bisa melihat anak ABK hanya dari kekurangannya, tapi bagaimana kita melihat dari kelebihannya. Setiap ciptaan Tuhan pasti memiliki kelebihan. Jadi yang ingin saya utamakan disini, kita menggali potensi anak tersebut dan jangan kita lihat kekurangannya sebagai penghambat. Itu yang saya titipkan kepada bapak ibu kepala sekolah di Kota Pasuruan,” tandasnya.

Sekedar informasi, pelatihan ini diikuti oleh 16 kepala Sekolah Dasar (SD) dan 16 kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 1 kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kota Pasuruan. (fos/red)

Tags: Adisty Dwipayanti Raharto, anak berkebutuhan khusus, Anti Diskriminasi, disabilitas, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan, Kota inklusif, Kota Pasuruan, Lpkipi, Pendidikan inklusif, Peningkatan mutu pendidikan, unicef