AJI Surati KPU Surabaya

Yovie Wicaksono - 11 September 2020
Logo Aliansi Jurnalis Independen.

SR, Surabaya – Aliansi Jurnalis Surabaya (AJI) Surabaya mengirimkan surat kepada Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi terkait pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya di kantor KPUD Surabaya pada 4 dan 6 September 2020 yang dinilai telah mengabaikan protokol kesehatan termasuk protokol keamanan dalam peliputan.

AJI Surabaya sebenarnya sudah melihat upaya dari KPUD Surabaya dalam menyiapkan segala sesuatu untuk memastikan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak tahun ini bisa diterapkan dengan baik, terutama untuk kerja-kerja jurnalis. Namun protokol itu dinilai tidak bisa benar-benar diaplikasikan karena situasi di lapangan yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian faktor tempat yang tidak memadai dan para jurnalis sendiri yang mengabaikan protokol kesehatan.

“Kami juga menyadari, sedikit di antara para jurnalis yang memiliki kesadaran bekerja sesuai dengan protokol keamanan dalam peliputan. Rendahnya kesadaran ini bisa dilihat dari masih berupaya melakukan wawancara doorstop sampai berkerumun,” ujar Ketua AJI Surabaya, Miftah Faridl berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Super Radio, Kamis (10/9/2020).

Oleh karena itu, pihaknya berharap ada cara-cara lain yang bisa dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan jurnalis sekaligus menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi terkait Pilkada, dengan mempertimbangkan enam poin penting dalam protokol keamanan peliputan Covid-19, yaitu :

  1. Menghindari siaran pers dengan model tatap muka. Siaran pers tatap muka hanya dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak dan harus menerapkan physical distancing dengan jarak aman minimal satu meter untuk para jurnalis.
  2. Siaran pers tatap muka bisa diganti dengan live streaming, perekaman video, rilis foto dan teks disertai catatan keterangan dan hak cipta sumber yang disiarkan.
  3. Tidak menggunakan metode door stop dalam setiap wawancara
  4. Memastikan tim pemenangan pasangan calon agar mentaati protokol kesehatan dengan pola komunikasi berdasarkan protokol keamanan dalam peliputan Covid-19, serta memberi sanksi bagi yang melanggar.
  5. Memaksimalkan penggunaan berbagai aplikasi komunikasi baik cetak, video, maupun foto sebagai sarana komunikasi.
  6. Dalam setiap siaran pers dengan cara live streaming, perekaman video ataupun audio, dimungkinkan para jurnalis bisa mengajukan pertanyaan.

“Kami berharap KPUD Surabaya menerapkan protokol keamanan peliputan Covid-19 ini di seluruh tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020. Ini menjadi upaya bersama kita meminimalisir penularan virus ini. Faktanya, virus ini menjangkiti siapa saja dari berbagai latar belakang, tak terkecuali jurnalis,” ujar Faridl.

Selain itu, pihaknya juga meminta KPUD Surabaya transparan menyampaikan hasil swab tes bakal calon pasangan calon dalam Pilwali Surabaya kepada publik. Agar publik, khususnya jurnalis, dapat mengantisipasi penularan virus. 

“Virus ini adalah masalah publik, bukan masalah individu apalagi urusan politik,” tandas Faridl. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.